Breaking News:

Komisi IV DPRD Batam Soroti Aturan Rancu di PT Pegatron, Buntut Aksi Pekerja

Komisi IV DPRD Batam soroti beberapa aturan PT Pegatron. Di antaranya pekerja lebih diprioritaskan bisa bahasa Mandarin untuk level di atas operator

Penulis: Roma Uly Sianturi | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi
Komisi IV DPRD Batam gelar RDP bersama manajemen PT Pegatron Technology Indonesia, Rabu (6/10/2021). 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Seusai inspeksi mendadak (sidak) berapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Kota Batam, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pegatron Technology Indonesia, Rabu (6/10/2021). 

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri.

Dalam RDP ini, Komisi IV menindaklanjuti berbagai persoalan PT Pegatron Technology Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di media beberapa waktu lalu. Apalagi sempat terjadi aksi unjuk rasa oleh sejumlah karyawan PT Pegatron Technology Indonesia di kawasan objek vital.

Adapun berbagai persoalan yang disoroti, salah satunya pekerja di sana lebih diprioritaskan yang bisa berbahasa Mandarin untuk level di atas opetator. Padahal kesetaraan dan kesamaan itu wajib dilakukan perusahaan berdasarkan Konvensi ILO.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Batam, Mochamat Mustofa, aturan ini bersifat rasis. Bahkan, Perda yang mengatur wajib mengutamakan orang tempatan saja tak bisa dilakukan karena Konvensi ILO.

"Kalau begitu orang-orang kita yang tak bisa berbahasa Mandarin kelasnya di operator. Kalau harus memaksa menempatkan wajib berbahasa Mandarin, itu rasis namanya," sesal Mustofa.

Ia meminta persyaratan ini bisa segera dihapus dalam aturan PT Pegatron Technology Indonesia. Sehingga kesetaraan bisa dilakukan.

Baca juga: KISRUH TKA di PT Pegatron Berakhir Damai, Dalam Pengawasan Disnaker Batam

Baca juga: DPRD Batam Sidak PT Pegatron, Sekretaris Komisi IV: Aturan Kesepakatan Lagi Diperbaiki


Tak hanya itu, Komisi IV DPRD Batam juga menyoroti data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja tak sesuai antara perusahaan dengan data sistem di Dinas Tenaga Kerja. Berdasarkan data perusahaan, total TKA yang bekerja sebanyak 89 sementara di data sistem sebanyak 126 orang.

"Kita akan RDP sekali lagi soal TKA ini yang akan mendatangkan pihak imigrasi," katanya.

Tak hanya itu, lanjut Mustofa, pihaknya juga mengklarifikasi terkait karyawan yang sedang kondisi hamil dihabiskan kontraknya. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak perusahaan.

Dalam RDP ini pihak perusahaan mengakui memang ada Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah habis masa berlaku sejak Agustus 2021 lalu. Lantaran HRD yang bekerja baru 2 bulan terakhir. Komisi IV meminta PP ini harus segera diperbaharui.

HR Manager PT Pegatron Technology Indonesia, Lenti saat penutupan RDP mengakui, pihaknya segera menyampaikan masukan Komisi IV DPRD Batam kepada pihak perusahaan.

"Saya akan berikan nasihat-nasihat dari para bapak ibu ini kepada perusahaan. Undang-undang pasti dijalankan oleh perusahaan," ujarnya.

Sementara itu, Lenti tampak enggan berkomentar saat diwawancarai seusai RDP. Lantaran, dirinya tidak memiliki kewenangan dari perusahaan.

"Kalau bagian wawancara ada bagiannya. Saya bolehkan menolak," kata Lenti.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri mengatakan, RDP berikutnya akan menghadirkan Disnaker Provinsi karena terkait tenaga kerja asing. 

Rapat ini juga dihadiri Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho dan beberapa anggota DPRD lainnya. (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)

Berakhir Damai

Sebelumnya diberitakan, polemik di PT Pegatron Technology Indonesia akhirnya selesai.

Ini setelah pihak manajemen serta karyawan sepakat untuk berunding, Rabu (29/9) lalu.

Disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Batam, Rudi Sakyakirti dan perwakilan dari serikat buruh, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

Hal itu ditandai dengan kesediaan pihak manajemen perusahaan memenuhi seluruh tuntutan para karyawan.

Termasuk persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dianggap tidak berkompeten.

Kendati demikian, Rudi Sakyakirti menyebut jika pihaknya akan tetap memperhatikan betul polemik perihal TKA ini di Kota Batam.

Baca juga: DPRD Batam Sidak PT Pegatron, Sekretaris Komisi IV: Aturan Kesepakatan Lagi Diperbaiki

Baca juga: POLEMIK di PT Pegatron, Ketua SPSI Kepri : Pihak Bersepakat Harus Komitmen

Halaman
1234
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved