Masalah Tenaga Kerja di PT Pegatron, Kadisnaker Batam Sebut sudah Ada Kesepakatan

Tak terkecuali Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Saiful Badri.

Menurutnya, tidak hanya PT Pegatron saja, sejumlah perusahaan asing di Batam ataupun Kepri juga disinyalir menyalahi aturan perihal hal tersebut.

"Hampir rata-rata atau sebagian besar, aturan TKA itu tak sesuai fakta yang ada," tegasnya kepada TribunBatam.id, Selasa (28/9/2021) lalu.

Bahkan, lanjut Saiful, pihaknya masih memberikan atensi khusus terkait persyaratan yang dimasukkan saat pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dengan fakta di lapangan.

"Masih banyak yang berbeda. Padahal, TKA itu hanya untuk proses alih teknologi saja sesuai aturan yang berlaku," sambungnya.

Tidak hanya itu, ia pun menyayangkan jika hal ini masih terus terjadi.

Mengingat, banyaknya persoalan terkait TKA yang masih diterima oleh pihaknya.

"Secara administrasi aturan dan persyaratan dilengkapi. Tapi itu hanya di atas kertas," sesalnya.

DPRD Batam Sampai Sidak

Komisi IV DPRD Batam sebelumnya menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke PT Pegatron Technology Indonesia.

Sidak sekaligus menindaklanjuti kesalahpahaman yang terjadi antara karyawan dan perusahaan.

Puluhan karyawan di sana sebelumnya menggelar aksi demo secara spontan, Rabu (22/9) lalu.

Itu diketahui merupakan buntut dari persoalan yang terjadi antara pekerja dan manajemen di perusahaan asing tersebut.

"Kami sengaja sidak itu untuk mengklarifikasi dan mengecek langsung," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Kejadian Populer Batam: Dari Limbah B3 di PT Pegatron, Banjir hingga 1 Tewas Pekerja di PT Marcopolo

Baca juga: DLH Batam Beri Sanksi Administrasi ke PT Pegatron soal Limbah B3

DPRD Batam tak mengelak harus menjaga kenyamanan investor.