Breaking News:

KEPRI TERKINI

Program Bank Indonesia Terkendala Internet, Gubernur Kepri Dorong Lewat Kominfo

Rencana Bank Indonesia ke pemerintah daerah disambut Gubernur Kepri. Hanya saja orang nomor satu di Kepri itu mengungkap kendalanya.

TribunBatam.id/Rebekha Ashari Diana Putri
Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Musni Hardi K. Atmaja terkait perjanjian kerjasama mengenai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di salah satu hotel di Batuampar, Batam, Selasa (16/11/2021). 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Seruan Bank Indonesia agar pemerintah daerah menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) disambut positif Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Ia mengungkapkan jika penerapan itu belum bisa dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, masih ada sejumlah daerah di Kepri yang masih terkendala sinyal internet.

Khususnya daerah Terdepan, Terpencil dan Terluar (3T).

Saat ini, Ansar Ahmad sedang mendorong Pemerintah Pusat dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau stasiun pemancar sinyal dan jaringan komunikasi, baik di kawasan 3T maupun Non-3T.

"Kami akan dorong terus pertumbuhan BTS-BTS tersebut melalui Kominfo. Mudah-mudahan di tahun 2023 begitu satelit Satria sudah berfungsi diharapkan di Kepri sudah tidak ada lagi daerah-daerah yang mengalami 'Blank-spot'. Mudah-mudahan program ini bisa cepat terakselerasi," terangnya saat ditemui di salah satu hotel di kawasan Batu Ampar, Selasa (16/11/2021).

Baca juga: Bank Indonesia Ajak Pemerintah Daerah Kepri Gunakan Transaksi Digital

Baca juga: Bank Indonesia Genjot Sistem Pembayaran Non Tunai, Prediksi Ekonomi Kepri Membaik

Ansar mengingatkan pentingnya penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dilakukan secepatnya.

Sebagai salah satu bentuk transparansi pendapatan, belanja, maupun penggunaan sistem keuangan yang terintegrasi dengan sistem perbankan.

Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kepri, menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

"Kami di daerah menyelaraskan apa yang diminta oleh Pemerintah Pusat, mengenai upaya dalam meminimalisir oknum yang berupaya memainkan anggaran daerah. Lagipula dengan sistem elektronik ini, para pengawas dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan, penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten dan Kota," lanjutnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved