Presiden Jokowi Ungkap 6 Kebijakan Utama Tahun 2022, Gubernur Kepri Beri Atensi

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 secara virtual di Ruang Kerja Gubernur, Dompak, Senin (29/11/2021).

Dokumen ini diserahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan DIPA di tahun ini dilakukan secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan secara virtual kepada seluruh Pimpinan dan Daerah.

Presiden Jokowi mengingatkan, semua harus tetap waspada karena pandemi covid-19 belum berakhir.

Bahkan tahun 2022 pandemi covid-19 masih menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi Indonesia.

Baca juga: Buruh Minta UMK Batam Naik Rp 4,5 Juta, Desak Gubernur Kepri Keluarkan Surat Keputusan

Baca juga: KADIN Minta Presiden Jokowi Hingga Menko Perekonomian Bentuk Dewan Kawasan BBK

"Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin, agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi yang sedang kita lakukan. Serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan" ungkapnya.

Selanjutnya, Presiden menekankan bahwa pemerintah harus menunjukkan aksi nyata terhadap komitmen pada green dan sustainable ekonomi.

Selain itu, APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.

“Kami akan fokus pada 6 kebijakan utama yang pertama melanjutkan pengendalian covid-19 dengan tetap mempertahankan sektor kesehatan. Kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan,” paparnya.

Selanjutnya ketiga, peningkatan SDM yang unggul, Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah serta Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base budgeting agar belanja lebih efisien.

Baca juga: Jadi Faktor Penentu Level PPKM, Wagub Kepri Dorong Percepatan Vaksinasi Lansia

Baca juga: Pemprov Kepri Bakal Kejar Pajak ATB Senilai Rp 40 Miliar Untuk Tingkatkan PAD Kepri

Selain itu, untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, Pemerintah harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif yang antisipatif dan juga fleksibel.

Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

“APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20 kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim dengan ini daftar isian pelaksanaan anggaran Dipa dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022,” ujar Presiden Jokowi sebagai tanda simbolis penyerahannya.

Dari keseluruhan belanja negara di dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, dialokasikan sebesar Rp945,8 triliun kepada 82 K/L dan sebesar Rp769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani melaporkan bahwa pemerintah dan parlemen dalam dua tahun terakhir mengambil berbagai kebijakan luar biasa dalam bidang keuangan untuk menghadapi covid-19.

"Kami menyadari kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPR telah mampu menghasilkan APBN yang responsif, tangguh serta dinamis sehingga dapat meminimalkan resiko pandemi dengan melindungi rakyat dan perekonomian indonesia" ucap Sri Mulyani.

Dalam laporannya Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 masih tidak merata dan bahkan tidak pasti.

Baca juga: Reaksi Gubernur Kepri saat Guru Minta Insentif Tambahan

Baca juga: Wagub Kepri Marlin Agustina dan Para Ekspatriat Tanam Padi di Sawah Batam

Sejalan dengan perkembangan pandemi covid-19 yang terus bermutasi dan masih mengancam seluruh negara di dunia.

Selain itu, pemulihan ekonomi tahun 2022 dibarengi munculnya resiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat, rebalancing ekonomi Tiongkok serta disrupsi rantai pasok dan dinamika geopolitik.

“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat.

Sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada Kuartal keempat tahun 2021”, ucapnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri