TRIBUN PODCAST
Labuh Jangkar Gagal Jadi Sumber Pendapatan Kepri, Pasir Laut Kini Potensial
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencoret pendapatan dari sektor labuh jangkar sebagai salah satu sumber penerimaan, di nota keuangan APBD 2022.
Penulis: Yeni Hartati |
lihat foto
TB: Sementara untuk titik lokasi dimana aja ?
II: Baik, untuk lokasinya ada tiga daerah secara garis besar namun untuk potensi semuanya ada. Namun dalam zonasi RZWP3K, potensi yang paling banyak ada di Kabupaten Karimun, Lingga, dan Batam.
Dengan sistem penyedotan pasir dari bibir pantai yakni 12 mill dari pulau terluar. Dan tidak akan mengganggu ekosistem laut.
TB: Dari tiga lokasi yang ada, jika diuangkan dari semua kota yang di perhitungkan ada berapa banyak ?
II: Saya pernah menghitung dengan harga 21 dolar Singapura, untuk PMBB pajak rata-rata 40 persen milik negara yang nantinya dibagi untuk pajak ekspor atau CSR masyarakat.
Kita hitung aja, jika 40 persen ke negara. Kita anggap 10 dolar ke negara di kali 2 Miliar berarti 20 Miliar, kemudian di kali 10 ribu atau sekitar 200 Triliun potensi yang dimiliki daerah.
TB: Mungkin dalam pemasaran pasir laut tersebut kemana saja ?
II: Singapura, mereka masih melakukan reklamasi di Pulau Teluas, Changi. Namun kita masih terkendala karna larangan ekspor, hanya bisa yakni pasir silika untuk laut atau darat masih belum. Namun ada peluang untuk ke Singapura.
TB: Skema pengerukan atau sistem penjualannya seperti apa ?
II: Untuk melakukan pertambangan harus melewati beberapa fase yakni Wilayah Izin Pertambangan (WIP) kemudian masuk ke Eksporasi atau meneliti potensi kedalaman.
Kemudian cara ambilnya biasanya ada kapal penghisap pakai sensor nanti ketika udah di dasar otomatis akan mengeruk dengan sendirinya. Setelahnya dimasukan kedalam tongkang.
Menariknya sebelum kapal berangkat, mereka harus terlebih dulu membayar sehingga uang ke negara langsung cash.
TB: Bagaimana cara kita bangun komunikasi ini ke daerah, agar bisa menghasilkan PAD yang menguntungkan ?
II: Berharap agar pak Gubernur melakukan proteksi untuk mengikut sertakan BUMD. Seperti membangun koperasi bagi para nelayan kemudian biaya CSRnya.
Dengan begitu kita harus buka one get operating atau satu pintu sehingga pengendalian harga ada kejelasan.
