DERETAN Aturan di Tempat Wisata Batam saat Natal dan Tahun Baru 2022, Berlaku Aturan Ganjil Genap

Prokes Bakal Diperketat

Sebelumnya diberitakan, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Nomor 66 Tahun 2021.

"Kita sudah dapat Inmendagrinya untuk mengatur aktivitas akhir tahun. Tapi Kamis sore rencananya Pak Wali akan menindaklanjutinya kembali bersama Forkompinda," ujar Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, Rabu (15/12/2021).

Diakuinya, adapun aturan tersebut dimulai dari 24 Desember 2021 hingga dengan tanggal 2 Januari 2022.

Yakni, pertama, mengaktifkan optimalisasi fungsi Satgas Penanganan Covid-19 di masing masing lingkungan.

Baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) paling lama dimulai 20 Desember 2021.

Kedua, kata dia, menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M.

Yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. 

"Dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas," ujarnya.

Jefridin melanjutkan, melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing masing, untuk dosis pertama mencapai target 70 persen dan dosis kedua mencapai target 48,576 persen dari total sasaran.

Baca juga: Dua Pulau di Batam Ini Bakal Dikembangkan Jadi Kawasan Pertanian

Baca juga: PPKM Level 3 Jelang Nataru Batal, Libur Sekolah di Batam Tetap Ditunda

Terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir Desember 2021.

Dalam Inmendagri itu juga disebutkan memulai vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70 persen dosis pertama total sasaran dan target minimal 60 persen dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tak hanya itu, pihaknya juga wajib melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha. 

Serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru.