Breaking News:

KEPRI TERKINI

Gubernur Kepri Dorong Kepala Daerah Bersinergi untuk RUU Daerah Kepulauan

Gubernur Kepri mengungkap beberapa kali RUU Daerah Kepulauan sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) namun mentah di DPR RI.

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Istimewa/Dokumentasi Pemprov Kepri
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat menerima kunjungan Tim Badan Kerja sama Provinsi Kepulauan di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (27/12/2021). 

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad menilai perlunya keseriusan dari berbagai kepala daerah untuk menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Menurutnya, beberapa kali RUU Daerah Kepulauan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) namun tak kunjung disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

"Beberapa Kepala daerah yang ikut memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan harus kita kumpulkan bersama. Ini untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan kedepan," ujar Gubernur saat menerima kunjungan Tim Badan Kerjasama Provinsi di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (27/12/2021).

Badan Kerja sama Provinsi Kepulauan saat ini diketuai oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi.

Beberapa provinsi yang disebutkan tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Usaha Gubernur Kepri Soal Labuh Jangkar Semakin Terang

Baca juga: Jadi Faktor Penentu Level PPKM, Wagub Kepri Dorong Percepatan Vaksinasi Lansia

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara diwakili oleh Kepala Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Sultra, Abdillah Zuchri.

Gubernur Kepri melanjutkan jika beberapa provinsi yang memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan ini harus menguatkan studi referensi tentang kepentingan akan RUU Daerah Kepulauan.

"Kita bisa mulai mengidentifikasi berbagai kepentingan nasional dan program strategis nasional di daerah kepulauan sebagai alat tawar kita kepada pemerintah pusat," ujar Gubernur Kepri dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Selasa (28/12/2021).

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2021 nomor urut 32, tetapi masih belum rampung dibahas dan disahkan oleh DPR RI.

Padahal RUU Daerah Kepulauan dapat menyelesaikan kepentingan dan permasalahan daerah kepulauan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan, teknologi, dan sumber daya manusia.

Baca juga: Gubernur Kepri Manfaatkan Waktu Luang di Batam, Cek Vaksinasi Corona Anak 6-11 Tahun

Baca juga: Hadiri Bhayangkara Mural Festival di Batam, Wagub Kepri Dukung Kreativitas Seni Anak Muda

Terakhir dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dorongan dari pemerintah pusat untuk mendesak DPR RI merampungkan RUU Daerah Kepulauan sangat dibutuhkan.

"Keinginan kita untuk RUU Daerah Kepulauan ini hal yang wajar, karena membangun daerah kepulauan itu sangat banyak tantangannya dan butuh dukungan penuh dari negara," pungkasnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri

Sumber: Tribun Batam
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved