Breaking News:

DISKOMINFOTIK ANAMBAS

Bupati Anambas Perintahkan BKPSDM Surati Kemenpan RB Soal Nasib 4 Ribu-an Honorer

Bupati Anambas mengaku dihadapkan pada situasi sulit setelah muncul surat Menpan RB terkait masa berlaku honorer.

TribunBatam.id via Diskominfotik Anambas
Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyurati Kemenpan RB terkait masa berlaku honorer. 

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengirim surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Ini terkait kebijakan penghapusan honorer sesuai surat Menpan RB yang paling lambat November 2023.

Bupati Anambas, Abdul Haris, Jumat, (10/6/2022) menyebut, pengiriman surat itu ditujukan dengan harapan adanya dispensasi dari pemerintah pusat.

"Kebijakan ini seolah menjadi simalakama bagi setiap kepala daerah. Saya sendiri tidak dapat menjamin kelansungan honorer, hanya saja kami akan berusaha untuk mengirim surat dulu ke Menpan RB semoga ada dispensasi," ucapnya.

Terkait surat itu, Abdul Haris telah menginstruksikan Kepala BKPSDM Anambas untuk segera mengajukan permohonan surat tersebut.

"Saya sudah instruksikan ke Bu Rina untuk dikonsepkan surat itu dengan alasan kita yang jelas sebagaimana kondisi kita hari ini. Semoga dapat direstui oleh pusat dan bertahan," sebutnya.

Baca juga: Kolaborasi Bagian Hukum Setdakab Anambas Cabjari Natuna di Tarempa Gelar Jaksa Masuk Sekolah

Baca juga: CURHAT Honorer Anambas Imbas Surat Sakti Menpan RB, Perut Lapar Mana Bisa Kompromi

Haris mengungkapkan, dengan adanya 4 ribuan tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintahan Anambas saat ini, segala pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih efektif dan efesien.

"Selain itu, saya menilai lebih enteng lagi pembiayaan honorer ketimbang P3K. Karena, kalau honorer standar kemampuan daerah. Artinya, kalau yang sarjana Rp 2,1 juta dan SMA Rp 1,7 juta. Sedangkan pembiayaan PPPK standar pegawai negeri karena ada tunjangannya juga," jelasnya.

Kebijakan penghapusan honorer itu menurutnya juga membuatnya dihadapkan pada situasi sulit.

Mengingat kondisi Anambas yang masih baru dan letak geografis pulaunya yang terluar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved