Musrenbang Kelurahan Tarempa Anambas, Drainase Jalan Pemuda Jadi Prioritas

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Pembangunan drainase Jalan Pemuda jadi usulan prioritas saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023.

Lurah Tarempa, Syamsir mengatakan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan itu sudah sepatutnya direalisasikan, mengingat keselamatan warga saat hujan dan banjir rob terjadi.

Dia menjelaskan, saat curah hujan tinggi disertai banjir rob tahunan, limbah sampah dari Jalan Kampung Melayu tidak mengalir hingga ke Jalan Pemuda lantaran tidak adanya drainase.

Akibatnya permukaan jalan hingga rumah warga akan tergenang air bersamaan dengan sampah-sampah maupun ranting kayu.

Salah satunya itu banjir ditahun 2018, menyebabkan salah seorang warga kita ada yang meninggal karena dampak banjir itu.

Baca juga: Tekan Kasus Stunting, Kelurahan Tarempa Anambas Siapkan Program Budarsih Stunting

"Kalau kami sih berharap lima usulan prioritas ini bisa dilaksanakan. Tapi kalau yang urgent itu pembangunan drainase Jalan Pemuda ke bawah, itu panjangnya 250 meter," ucapnya sesudah Musrenbang, Kamis (2/2/2023).

Ia merinci terkait usulan pembangunan drainase Jalan Pemuda ini nantinya perlu dibangun sepanjang 250 m x 1 m dengan estimasi biaya Rp 1 Miliar.

Sementara empat usulan prioritas lainnya, sambung Syamsir, yakni pengelolaan DAS/normalisasi Sungai Raden Saleh.

Kemudian Jembatan Sungai Sugi, Revitalisasi Jalan Pasir Merah dan Parit Jalan Imam Bonjol.

"Kalau program yang selalu kita usulkan sejak tahun 2020 itu, adalah pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 20 titik di wilayah Tarempa dan belum terealisasi hingga sekarang," ungkapnya.

Baca juga: Ansar Tunggu Hasil Musyawarah Dua Pemda terkait Pemekaran Provinsi Natuna Anambas

Syamsir berharap, usulan prioritas pembangunan fisik dan usulan warga pada Musrenbang tahun 2023 ini dapat terealisasi melalui aspirasi dewan dan aspirasi kepala daerah.

"Kalau untuk tahun 2023 ini kami hanya mengandalkan dana operasional untuk kantor dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 300 juta. Itu sebabnya kami bergantung penuh pembangunan fisik ini melalui musrenbang kecamatan, kabupaten dan pokir dewan," pungkasnya. (TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)