Polemik Ekspor Pasir Laut, Pengusaha Kepri Ini Singgung RZWP3K Hingga Mendagri

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Kepri, Irsafwin Chaniago menyinggung soal Perda Rencana Zonasi Wilayah Perbatasan dan Pulau Pulau Kecil atau RZWP3K.

Perda RZWP3K itu ia sampaikan terkait ekspor pasir laut Kepri yang kini masih menjadi polemik.

Menurutnya, Perda tersebut sudah disusun tujuh tahun lalu jauh sebelum Pemerintah memberi lampu hijau terkait ekspor pasir laut Kepri.

Hanya saja, Perda tersebut menurutnya belum mendapat persetujuan dari Mendagri.

Irsafwin, menjelaskan dalam Perda RZWP3K tersebut dijelaskan bahwa di Provinsi Kepri ada beberapa wilayah yang bisa dilaksanakan penambang pasir laut.

Baca juga: Mata Lokal Corner, Ekspor Pasir Laut Dibuka, Untungkan Siapa?

"Bahkan dalam RZWP3K tersebut seluruh pengusaha pasir yang sudah memiliki Izin Usaha Penambangan, terdaftar," kata Irsafwin dalam program Mata Lokal Corner (MLC) Tribun Batam, Kamis (15/6/2023).

Dia juga mengatakan pengusaha Tambang pasir laut yang sudah memiliki IUP juga sudah membuat konsep, bahwa CSR dari perusahaan tambang pasir di Kepri, akan dikelola oleh BUMD kepri, untuk mensejahterakan masyarakat.

Jika kegiatan sudah berlangsung, pemerintah daerah menurutnya akan mendapatkan pajak dari kegiatan tersebut.

Izin ekspor laut ini menurutnya sudah ditunggu-tunggu oleh pengusaha di Kepri.

Menurutnya, akan ada banyak pihak yang diuntungkan.

Dengan terbitnya Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

LIVE MATA LOKAL CORNER TRIBUN BATAM BAHAS EKSPOR PASIR LAUT DI SINI

Terutama menyangkut diperbolehkan ekspor pasir laut menjadi angin segar bagi pengusaha pasir di Kepri.

Tidak hanya pengusaha, namun juga masyarakay di daerah yang dekat dengan wilayah operasi.

"Tidak mungkin pengusaha melakukan usaha tanpa untung," sebutnya.