Beda Sikap Anggota DPRD Tanjungpinang Soal Kenaikan Tarif Pas Masuk Pelabuhan

Tetapi apa yang di lakukan oleh PT .Pelindo ( Persero ) sebagai bentuk arogansi dan tidak mendasar seolah-olah mereka dapat melakukan kebijakan apapun di daerah .

“Apakah memang PT. Pelindo dapat beroperasi tanpa fasilitas yg di sediakan oleh pemerintah daerah, ya kan tidak,” lanjutnya.

Menurut Weni sekalipun kebijakan kenaikan tarif tersebut merupakan otoritas PT. Pelindo, namun di sisi lain juga perlu mempertimbangkan kondisi daerah khususnya menyangkut situasi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Sementara PT Pelindo bukan perusahaan swasta.

Melainkan BUMN yang orientasinya bukan hanya semata-mata mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, dengan perhitungan yang sebanding antara pelayanan yang diberikan dengan kontribusi yang didapatkan.

“Dalam beberapa hari ini DPRD akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. Pelindo dan pihak terkait untuk kami dengarkan alasan rencana kenaikan tarif yang tiba- tiba tanpa melalui proses,” tukasnya.(TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)