Nasib Laut Natuna Utara Kepri Setelah Debat Capres Kedua

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Debat capres kedua, Minggu (7/1/2024) masih saja jadi perbincangan banyak pihak.

Debat yang membahas seputar pertahanan dan keamanan itu kian 'panas' karena baik Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dianggap kompak menyerang Prabowo Subianto.

Salah satu yang jadi perbincangan saat debat capres pekan lalu ialah soal data alutsista berikut anggaran pertahanan.

Presiden Jokowi mengamanahkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan RI).

Tim Kampanye Daerah (TKD) Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Kepri, Irjen (Purn) Darmawan mengatakan jika masalah informasi yang dikecualikan harus dibuka.

Menurutnya yang tidak boleh dibuka ialah mengenai strategi pertahanan.

Sementara mengenai anggaran harus terbuka dan bersifat transparan.

"Duit darimana dan sejumlah utang yang lain. Selama semua transparan harusnya tak apa. Kita tahu penggunaan dana itu sudah sesuai atau belum," katanya dalam Mata Lokal Corner (MLC) Tribun Batam, Kamis (11/1/2024).

Dalam program unggulan Tribun Batam yang membahas soal Laut Natuna Utara setelah debat capres 2024, mantan Wakapolda Kepri ini meminta tidak ada pihak yang boleh 'baperan' saat debat.

Apalagi emosi saat debat soal Pilpres 2024 berlangsung.

Terkait kolaborasi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat debat capres kedua, Darmawan pun menjawabnya dengan diplomatis.

Ia mengatakan jika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sama-sama lulusan Universitas Gajah Mada (UGM).

Baca juga: Polisi Akan Temui Ahli, Buntut LP terkait Spanduk Prabowo Gibran di Welcome to Batam

"Tidak ada saling serang satu sama lain, apalagi pengeroyokan salah satu paslon," ucapnya.

Terkait konflik di Laut Natuna Utara, Darmawan menuturkan harus ada titik temunya.

Sehingga sampai kapanpun akan menjadi persoalan bersama.

"Pertahanan harus ditingkatkan tapi memang harus fokus. Khusus untuk Pol Air aja kurang. Saya mengajukan saja, sampai sekarang tak terealisasi," katanya.

Darmawan mengaku sering mengunjungi Kabupaten Natuna di Provinsi Kepri.

Tanggung jawab sosial perusahaan migas kepada warga di sana menurutnya juga harus membantu masyarakat.

"Pemerintah harus optimistis menyelesaikan persoalan di Natuna," katanya.

Baca juga: Jika Jadi Presiden, Ganjar Akan Eksploitasi Gas di Laut Natuna Utara

Secara diplomatik, China mengatakan bahwa tak ada persoalan dengan Indonesia.

Sementara fakta di lapangan ada masalah.

Geografis Kepulauan Riau menurutnya juga menjadi tantangan, apalagi berbatasan langsung dengan sejumlah negara.

"Yang jelek kita buang, yang bagus kita pertahankan. Makan gratis minum susu duit dari siapa? Hutang darimana dan harus bisa dipertanggungjawabkan itu. Saya tidak klaim 02 gimana," katanya.

Ketua BEM Poltek Batam, Laut Natuna Utara dan Debat Capres

Ketua BEM Politeknik Negeri Batam, Irwanda Gultom mengaku pasca debat unsur mahasiswa tetap harus idealis.

Terkait 01 dan 03 menyerang 02, ia menilai itu hanya bersifat dinamika dalam debat.

Bahkan saat pembahasan konflik Palestina itu hanya highlight saja. Padahal masih banyak yang dibahas perihal hubungan internasional.

"Saya bilang sama teman-teman mahasiswa jangan kemakan omongan saja. Saya highlight ambisi yang membahas tentang ketahanan," kata Irwanda dalam MLC Tribun Batam, Kamis (11/1/2024).

Irwanda mengatakan debat-debat capres di luar negeri, malah lebih panas ketimbang di Indonesia.

Ia kemudian mengajak generasi muda harus 'melek' dengan Pemilu 2024 ini.

"Satu suara sangat berpengaruh," katanya.

Baca juga: Jokowi Kritik Soal Debat Capres, Anies Malah Singgung Netralitas Presiden

Hasil dinamika debat ketiga menurutnya berbeda dengan yang sebelumnya.

Perlu adanya peningkatan seluruh capres dalam debat berikutnya sehingga tidak memunculkan algoritma yang lain.

"Di awal-awal banyak yang menggiring retorika Pak Anis. Debat yang sekarang dinamikanya berbeda," katanya.

Irwanda menilai atensi pemerintah kurang terhadap ekonomi kerakyatan di Natuna.

Perlu juga untuk ketahanan negara di sana.

Banyak lumbung ikan dan gas, realisasinya kepada masyarakat masih minim.

"Regulasi hukum di Indonesia perlu diperkuatkan lagi. Apalagi yang berhubungan dengan kemaritiman," katanya.

Debat Capres Cawapres dan Kesiapan Data

Sementara Dosen Ekonomi UIB, Suyono Saputro mengatakan melalui debat capres kedua, publik sudah disuguhkan dengan tayangan yang baik.

Baca juga: Gerimis Tidak Menyurutkan Warga Untuk Datang Nobar Debat Capres di TKD Prabowo Gibran

Debat berikutnya masing-masing paslon juga harus kesiapan datanya.

"Yang namanya debat memang saling serang data. Tak boleh baper. Pak Prabowo memang tak orang kampus jadi wajar saja tak unggul sekali dalam debat. Berbeda dengan Anis dan Ganjar memang orang Kampus," katanya dalam MLC Tribunbatam.id, Kamis (11/1/2024).

Diakuinya Indonesia harus memiliki peran dalam dunia perpolitikan. Termasuk dalam konflik di China Selatan.

"Debat kemarin seru rasa saya. Sah-sah saja dalam mengangkat elektabilitas," katanya.

Suyono menuturkan dalam debat memang harus berlandaskan dengan data dan tidak menyampaikan berita bohong.

"Masalah disinggung lahan itu sah saja. Kan tinggal klarifikasi. Itukan berdasarkan data," kata pria berkacamata ini.

Suyono mengatakan adanya pinjaman negara baru tak jadi masalah sepanjang negara masih mampu.

Baca juga: Prabowo dan Ganjar Kompak Sebut Palestina saat Debat Capres

Sementara itu perihal konflik laut China Selatan mengatakan disana tak ada pulau dan memiliki potensi yang lumayan banyak. Ia menyepakati ketiga paslon.

"China lawannya siapa? Malaysia, Filipina Indonesia. Apabila sudah mencaplok tapal batas kita. Pak Prabowo kita bilang perkuatkan pertahanan di situ. Kita harus memprioritaskan karena wilayah Indonesia luas, armada kita belum cukup untuk memenuhi semuanya. Rp 130 Triliun itu tak cukup. Inilah yang menjadi problem," paparnya.

Apabila satu kapal Induk China nongkrong, Indonesia tak bisa berbuat apa-apa. Namun yang jelas potensi Natuna sangat jelas sekali.

Untuk mengeksplorasi harus butuh investasi besar.

"Marketnya untuk menjual gas itu ada di Vietnam. Pak Jokowi udah 4 atau 5 kali kesana. China apakah masih berani kapal-kapal kita. Siapapun terpilih pasti akan melaksanakan itu," sebutnya.

Baca juga: Ganjar -Mahfud Bergaya ala Film Top Gun saat Debat Capres

Ia menilai gas di Natuna bukan harus untuk elpigi. Sehingga CSR itu harus dirasakan masyarakat.

Keamanan dari luar juga harus didahulukan.

Urusan keamanan itu adalah urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerahlah yang bertanggung jawab atas ekonomi kerakyatannya.

"APBD Natuna tak pernah kurang dari Rp 1 Triliun. Bahkan pernah terbesar Rp 2 Triliun. Skema apa yang cocok untuk Natuna sehingga bisa berkembang. Misalnya Kawasan Ekonomi Khusus dari sektor maritim. Paslon 01 yang menjorok kesana Selat Malaka," paparnya.(TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News