Dalam Debat Kemarin, TKD Ganjar Mahfud Nilai Paslon 3 Tak Ada Saling Serang

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Batam, Udin P Sihaloho mengatakan paslon yang diusung ditiap kali tampil dalam debat Capres Cawapres cukup baik. Tak ada saling menyerang. Program kerjanya masuk kepada masyarakat.

"Sudah tampil ratingnya naik. Masyarakat  tau, bukan hanya gimik yang perlu," kata Udin dalam Mata Local Corner (MLC) di Studio 1 Tribun Batam, Kamis (1/2/2024).

Udin menegaskan tak ada serang menyerang. Namun masing-masing tim sorak sorainya yang berfikiran menyerang. Bahkan dijadikan konten, sehingga timbul beragam persepsi.

"Tak ada serang menyerang. Hanya menampaikan informasi," katanya.

Udin melanjutkan memutuskan UU itu tidak hanya satu fraksi saja. Harus ada persetujuan fraksi-fraksi.

"Kalau yang kami lihat sejauh ini, kesejahteraan buruh ada di tim paslon Ganjar. Tak hanya buruh, melainkan petani juga. Misalnya dengan memberlakukan satu KTP Sakti. Disana udah ada jaminan baik pendidikan dan kesehatannya. Parlemen Threshold Kelebihan kader kami militansinya kuat. Kami tak gampang tergiur. Udah biasa tersakiti," paparnya.

Baca juga: Diprediksi Debat Capres Terakhir Pasti Ada Pertahanan dan Penyerangan

Baca juga: Partai Buruh Saat ini Belum Memihak Ke Paslon Capres Manapun

Udin berharap pemerintah bisa mengontrol harga, pendidikan yang murah dan pelayanan kesehatan yang bagus. Kalau ketiganya dikontrol sama, ia yakin buruh tak menuntut lebih.

"Harga tak terkontrol. Gaji dalam pembahasan harga barang udah naik," katanya.

Di Jepang, mulai anak-anak pendidikan karakter dan menjadi habit kedepannya. Pendidikan karakter pendidikan dan tidak mengenyam kesejahteraan pendidiknya. 

"Kita sering menempuh cara-cara instan. Kalau cara instan ini gak semuanya manis," katanya.

Dari Paslon Ganjar Mahfud ada juga program pendidikannya. Seperti guru Ngaji dapat gaji, lalu, satu keluarga miskin satu sarjana.

"Ini tak mungkin tapi ini akan diwujudkan Paslon Ganjar," katanya.

Udin menuturkan terkait pendidikan, memang ada kebijakan dari pusat tapi kontrol tak ada. Contoh dengan dana BOS anak-anak yang tak mampu bisa melanjutkan sekolahnya. Misalnya 1 juta untuk SMP, tak dirasakan lagi saat ini.

"Dikucurkan tak ada pengawasan. Kita awasi, tapi dari pusat. Itulah yang paling susah dikontrol. Kedua anggaran kesehatan," katanya.

Skala nasional, Ganjar memiliki program misalnya kuliah gratis untuk anak TNI Polri. Sehingga ada jaminan negara untuk menyekolahkan anaknya. Balasan terhadap negara untuk mereka.