PDI Perjuangan Minta Rekapitulasi Harus Teliti dan Transparan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Sahat Sianturi mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah berjalan dengan baik. Walaupun harapan tak sesuai dengan yang dicita-citakan.

Beberapa waktu yang lalu, Ketua DPD PDI Perjuangan Soerya Respationo menuturkan adanya dugaan perihal jual beli suara. Ia juga menegaskan infonya sudah A1.

"Maksud pak Soerya mengatakan seperti itu dan A1, karena ada info perolehan suara supaya lebih besar dari PDI. Posisi keempat sekarang ini tingkat DPR. Agar dibawah kami bisa lebih besar dari kami. 5 dan 6 penggabungan. Tindakan ini belum ditemukan, tapi sudah ada informasi akan ada penggabungan. Jadi diumumkan agar tidak terjadi. Pihak PDI dirugikan dan bisa saja yang lain juga dirugikan. Apa yang didapatkan Partai itulah yang didapatkan," kataya.

Ia melanjutkan pada saat pleno di KPU tingkat kota akan dibuka semua. Dalam proses rekapitulasi suara, Sahat juga sempat menemukan Human Eror tersebut. Padahal hanya memantau sekilas. Dikhawatirkan ada beberapa kasus lainnya.

"Keluhan lainnya, signal yang tidak kuat, jadi memperlambat rekapitulasi. Satu hari kadang hanya 4 TPS saja," ujar Sahat dalam MLC Tribun Batam, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Golkar Mengalami Peningkatan Suara Dalam Pemilu 2024, Beri Respon Terkait Pengelembungan Suara

Baca juga: Agus Wibowo Sebut, Perjalanan Pemilu 2024 Membuahkan Hasil Khusunya Untuk Gerindra

Ia menyarankan rekapitulasinya dibuat videonya dan ditayangkan di TV. Bisa disaksikan diluar gudang. Sehingga tak berdesak-desakan di dalam gudang.

Menurutnya persoalan PSL ada kurang kehatian-hatian bukan kelelahan. Karena masih dijam kerja.

"Sebenarnya untung Pak Asmin. 14 Februari saudaranya pulkam semua. Sahat yang dirugikan," katanya.

Menurutnya surat suara yang tidak ditandatangani tidak sah dan harus batal. Sebelum dihitung, harus sepakat batal.

"Suara siapa yang banyak dikotak itu, batal. Masak harus dikorbankan 1 TPS. Keputusan ini tak bisa mengubah undang-undang. Khusus PSL. Karena lanjutan yang memilih adalah yang hadir di 14 Februari lalu. Sesuai daftar hadir itulah yang diundang. Jangan lagi diundang sesuai DPT. Itu bukan lanjutan namanya tapi pemilihan suka-suka," paparnya.

Dalam peta politik Pilkada kedepan, PDIP terbuka dari pihak lain untuk mewadahi pemerintah daerah. Untuk memajukan republik ini.

"Yang periode ini dapil 8, natuna, anambas, Lingga, Tanjung pinang, Batam dan Karimun. Kepri 4 kita berusaha dapat 2. Harapan kita jangan turun kita masih pertahankan," katanya. (TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Baca berita lainnya di Google News