Dugaan Penggelembungan Suara Pemilu 2024 di Tanjungpinang Masuk Penyelidikan

"Kami juga menolak terkait ada tipe x yang begitu panjang kemudian tidak ada bukti paraf. Ketua PPK Bukit Bestari juga tidak hadir sampai hari ini untuk menjelaskan permasalahannya," ungkapnya.

Abdul Rasyid juga menambahkan, Partai Golkar juga menolak hasil perhitungan perolehan suara pada rapat Pleno tingkat kota, dan mengajukan keberatan ke KPU Provinsi Kepri.

Pihaknya juga menduga, ada pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU dan Bawaslu.

Baca juga: PDIP Tanjungpinang Bantah Tudingan Golkar Soal Dugaan Penggelembungan Suara

"Yang kami kecewa adalah KPU memberhentikan Ketua PPK dan diganti menjadi Plt. Kami kan jadi bertanya-tanya," jelasnya.

Ia pun menanyakan terkait perbedaan hasil suara dalam C hasil yang dibuktikan pada malam hari kemarin, dimana C1 yang mereka punya dengan beberapa partai politik itu sama, begitu jugs dengan KPU Tanjungpinang.

Sementara data yang ada pada Bawaslu Tanjungpinang dan partai PDIP tidak sama.

"Ini yang jadi pertanyaan C1 punya Bawaslu Tanjungpinang. Maka dari itu kita dari Partai Golkar tetap memperjuangkan hak suara melalui Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Nanti kami ke KPU Kepri dulu. Tapi mudah-mudahan di tingkat Kepri sudah selesai," tutupnya.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News