Soal Rencana Ekspor Pasir Laut, Wahyu: Harus Dipastikan Izin Lingkungan Sudah Lengkap

Laporan Wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan meningkatkan pendapatan negara, Pemerintah Indonesia resmi membuka kembali ekspor pasir laut setelah penyesuaian regulasi sesuai PP. No 26 Tahun 2023.

Namun, pembukaan ekspor ini juga memicu reaksi dari berbagai kalangan. 

Sejumlah pihak mengingatkan tentang risiko atau dampak terhadap ekosistem pesisir yang bisa timbul jika aktivitas tersebut tidak dikelola dengan hati-hati. 

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau terpilih, Wahyu Wahyudin memberikan pandangan terkait kebijakan baru pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Ia menekanan bahwa kebutuhan lokal harus diutamakan sebelum melakukan ekspor.

"Kebijakan ekspor ini sah karena telah disahkan oleh Presiden."

"Tetapi kalau untuk di Kepri sendiri, kalau kebutuhan lokal belum tercukupi, sebaiknya kebutuhan lokal dulu dicukupi."

Baca juga: Anggota DPRD Karimun Sebut Izin Ekspor Pasir Laut Bawa Angin Segar Dongkrak PAD

"Jika kebutuhan itu sudah tercukupi, maka tentu boleh untuk di ekspor."

"Artinya kebijakan pemerintah pusat juga harus mendukung kebutuhan lokal," ujar Wahyu Wahyudi kepada Tribun Batam, Jumat (4/10/2024).

Ia menambahkan banyak wilayah di Batam yang sudah mengalami kerusakan akibat penambangan pasir darat.

Sehingga pasir laut dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang pesat di provinsi tersebut.

"Di lokal sendiri kosong, ternyata memakai pasir darat yang sekarang banyak terjadi di daratan di Kota Batam, banyak yang sudah bolong-bolong."

"Akibat dari pasir yang tidak ada. Jadi saya semangat, senang sekali bahwa sedimentasi dibuka untuk menutupi itu. Karena perkembangan pembangunan di Kepri ini cukup pesat sekali," imbuhnya.

Baca juga: PP Nomor 26 Tahun 2023 Atur Ekspor Pasir Laut Menurut NGO Akar Bhumi Indonesia

Lebih lanjut, tentu saja dampak lingkungan lambat laun pasti ada.

Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya kajian lingkungan yang mendalam sebelum kebijakan ini dijalankan. 

"Ini kan kajiannya dari pemerintah pusat, dari klhk. Kemudian dari Kepri sendiri sampai saat ini belum diberikan."

"Saya kira selagi kajian itu dipakai untuk sedimentasi dengan alasan pendalaman alur, baik itu untuk kapal kapal perang ataupun untuk kapal kapal yang memang berbobot banyak, tentu diperbolehkan karena membantu perekonomian di wilayah Kepri," katanya.

Mengenai manfaat langsung dari kebijakan ini, pria 45 tahun ini berharap hal ini dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Kepri. 

"Dari perusahaan ada dana-dana csr yang mereka keluarkan kepada pemerintah dan ini pemerintah wajib memunguti itu juga."

"Kemudian dari pajaknya juga cukup besar, kemudian pertukaran uang itu ada di kepri sendiri," kata Wahyu.

Baca juga: PSI Kepri Jawab Kekhawatiran Ekspor Pasir Laut, Gerindra Singgung Nasib Nelayan

Namun, ia mengingatkan agar distribusi pasir laut ini terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pembangunan lokal yang semakin pesat di Kepri, serta menjaga harga tetap kompetitif.

Disinggung perihal pengawasan, Wahyu menyatakan kekhawatirannya jika terjadi pelanggaran di lapangan. 

"Nah ini yang dikhawatirkan saat di lapangan, jika area yang diberikan seluas 7.000 hektar, tapi ternyata melebihi batas, maka harus ada tindakan tegas dari pihak berwenang," ungkapnya.

Pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melihat lokasi dan memastikan titik koordinat sesuai. 

"Kalau sampai mengabaikan itu, nelayan yang akan dirugikan."

"Jangan sampai ini menjorok ke daratan dan segala macam," kata Wahyudin

Sebab apabila lokasi yang digunakan untuk sedimentasi berdekatan langsung dengan penangkapan ikan seperti bubu dan tempat mancing, tentunya akan mengganggu mata pencaharian nelayan.

Baca juga: Mata Lokal Corner, Ekspor Pasir Laut Dibuka, Untungkan Siapa?

"Sebenarnya juga menjadi perhatian. Ada kasus nelayan di Batam yang ditangkap oleh polisi Singapura karena melebihi batas wilayah."

"Jika nanti sedimentasi terjadi, nelayan mungkin harus mencari ikan lebih jauh lagi, dan ini bisa berdampak buruk bagi mereka," katanya. 

Terkait realisasi ekspor pasir laut, Wahyu mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan detail yang bisa pihaknya sampaikan.

"Terkait realisasi, saya belum menerima laporan."

"Nanti kami akan menanyakan langsung ke Dinas terkiar yang memang menangani hal ini, serta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memastikan apakah izin-izin lingkungan sudah lengkap atau belum," lanjutnya. 

Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama nelayan, sebelum kebijakan ini benar-benar diimplementasikan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

"Sosialisasi kepada masyarakat, terutama nelayan, harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari."

"Pemerintah harus memastikan ada kompensasi bagi nelayan yang terdampak, seperti dana CSR yang wajib diberikan jika lokasi sedimentasi dekat dengan area nelayan," ujarnya.

Dengan kebijakan ini, politisi kelahiran Sukabumi ini berharap pembangunan di Kepri dapat terus berlangsung, namun dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. (cik)

(Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)