Kronologi Korupsi Proyek Jalan Kereta Api Trans Sumatera Hingga Negara Rugi Rp 1,1 Triliun

TRIBUNBATAM.id - Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) menangkap eks Dirjen Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan berinisial Pb.

Penangkapan tersangka korupsi proyek jalan kereta api Besitang - Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 hingga 2023 ini berlokasi di Hotel Asri Sumedang, Jalan Mayor Abdurrahman No. 255, Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat (Jabar),  Minggu (3/11) sekira pukul 12.55 WIB.

Mantan Dirjen Perkeretaapian pada Kemenhub RI itu masuk dalam daftar Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-55/F.2/fd.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara oleh BPKP, perbuatan Pb membuat jalan kereta api Besitang – Langsa tidak dapat difungsikan (total lost).

Sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.157.087.853.322.

"Ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR/SP-464/D5/02/2024 tanggal 13 Mei 2024," ungkap Jaksa Agung, ST Burhanuddin melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kapuspenkum Kejagung RI), Harli Siregar dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Senin (4/11/2024).

Baca juga: Berita Populer Hari ini, DPO Kasus Asusila Ditangkap Setelah 8 Tahun kabur, Korupsi Tanjung Moco

Bagaimana perjalanan perkara korupsi proyek jalan kereta api Besitang - Langsa yang bikin Negara rugi hingga Rp 1,1 Triliun lebih itu?

Berikut kronologi perkaranya:

Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan pada tahun 2017-2023 melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera Railways yang salah satunya adalah Pembangunan Jalan Kereta Api Besitang – Langsa.

Jalan kereta api rencananya menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar Rp1,3 triliun bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, tersangka Pb memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Nur Setiawan Sidik (yang masih dalam proses persidangan) memecah pekerjaan kontruksi tersebut menjadi 11 paket. 

Ia juga meminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses lelang.

Kemudian Ketua POKJA Pengadaan, Rieki Meidi Yuwana (yang masih dalam proses persidangan) atas permintaan Nur Setiawan Sidik melaksanakan lelang konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan yang telah disetujui oleh pejabat teknis. 

Baca juga: Korupsi Pelabuhan Tanjung Moco Dompak, Pejabat KSOP Tersangka, Kerugian Rp 5,6 Miliar

"Termasuk pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang/jasa," bebernya.

Dalam pelaksanaan konstruksi diketahui bahwa pembangunan jalan kereta api Besitang – Langsa tidak didahului dengan studi kelayakan (FS). 

Selain itu, diperoleh fakta jika tidak terdapat dokumen Penetapan Trase Jalur Kereta Api yang dibuat oleh Menteri Perhubungan.