6 Fakta Penggusuran Warga Tembesi Tower Batam, Nasib Warga Hingga Kata Perusahaan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tribun Batam menghimpun sejumlah fakta terkait penggusuran warga Tembesi Tower Batam pada Rabu (8/1/2025).

Penggusuran warga Tembesi Tower Batam bahkan sempat viral di medsos.

Sejumlah warga Tembesi Tower Batam yang masih mencoba bertahan, harus kalah dengan tim gabungan hingga rumah tempat mereka berteduh puluhan tahun lamanya rata dengan tanah.

Selain hidup dalam bayang-bayang penggusuran sebelum tanggal 8 Januari 2025, sejumlah warga Tembesi Tower mengalami banjir hingga puluhan kali, setidaknya selama tahun 2024.

Hingga, Jumat (10/1), sedikitnya 207 warga Tembesi Tower Batam sudah mendatangi kantor PT Tanjung Piayu Makmur (TPM), pengembang yang secara hukum mendapat wewenang untuk menggunakan lahan di Tembesi Tower Batam itu. 

Kedatangan warga untuk mendapatkan ganti rugi atas rumah mereka yang digusur.

Berikut fakta dari penggusuran warga Tembesi Tower Batam untuk Anda

1. Libatkan Ribuan Personel Gabungan 

Pembongkaran bangunan di kawasan Kampung Tembesi Tower, Batam, yang dimulai Rabu (8/1/2025) pagi, melibatkan 1.445 personel gabungan.

Proses penertiban bangunan ini dipimpin oleh Tim Terpadu Batam yang terdiri dari Satpol PP, Ditpam BP Batam, dengan dukungan dari aparat kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya. 

Kegiatan hari ini untuk menertibkan bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan Kampung Tembesi Tower yang terletak di Kecamatan Sagulung.

 Sebab pihak perusahaan, PT Tanjung Piayu Makmur (TPM) selaku penerima alokasi lahan dari BP Batam, akan segera melakukan pengembangan di kawasan tersebut.

Baca juga: Rumah di Tembesi Tower Dibongkar Tim Gabungan, Saud Tambunan Pasrah Kini Tak Punya Tempat Tinggal

"Personel gabungan yang dikerahkan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP, Brimob, Ditpam dan lainnya ada sekitar 1.445 personel," ujar Kapolresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu di lokasi.

Ia sebagai aparat keamanan mengungkap, untuk penertiban pagi ini berjalan kondusif.

"Bagi warga yang masih bertahan, pihak PT tetap membuka pintu apabila ada masyarakat yang mau negosiasi atau bahas ganti rugi," kata Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu.

Baca Berita Selengkapnya >>>>>>>>>>>>>