6 Fakta Terkait Kebijakan Fuel Card 5.0 di Batam, Ditunda Disperindag Karena Tak Mau Ada Polemik

4. Penjelasan Soal Biaya Admin Rp20 Ribu

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam buka suara terkait keluhan masyarakat terkait kebijakan saldo minimal dan biaya admin Rp 20 ribu pada Fuel Card 5.0.

Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau menjelaskan terkait biaya admin Rp 20 ribu yang dikenakan pelanggan.

Biaya tersebut menurutnya lebih berwenang dijelaskan oleh pihak bank.

"Untuk daerah, kontribusinya berasal dari pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat setiap tahunnya," ujar Kadisperindag Batam, Gustian Riau, Jumat (24/1/2025).

Terkait hanya tiga bank yang melayani program ini, Gustian Riau menyebut pihaknya telah memanggil 24 bank, termasuk Bank Riau Kepri untuk mempresentasikan program Fuel Card. 

"Namun, hanya Bank Sumut, Bukopin, dan CIMB Niaga yang menyatakan kesanggupan."

"Tidak semua bank mampu menyanggupi kebutuhan tersebut," katanya. 

Adapun peruntukan biaya Rp 20 ribu per bulan dijelaskan pemimpin Cabang Bank Sumut Batam, Thomas Tarigan.

"Untuk biaya 20 ribu per bulan diperuntukkan untuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya sistem informasi (terkait jaringan, infrastruktur, pengembangan teknologi). Selanjutnya biaya kartu disertai dengan biaya tenaga kerja," kata Thomas.

Ia menjelaskan jika pemilik Fuel Card mengalami kecelakaan, mereka akan menerima asuransi jiwa.

"Kami bekerja sama dengan Askida untuk layanan ini," sebutnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh perwakilan Bank Bukopin yang bekerja sama dengan Jasindo, serta CIMB Niaga yang bermitra dengan Sunlife. 

Melalui layanan ini, pihak bank berharap masyarakat dapat merasakan manfaat tambahan dari Fuel Card 5.0.

Sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan yang terlibat.

5. Beda MyPertamina dengan Fuel Card 5.0

Sebagai informasi, QR Code MyPertamina berfungsi untuk mendata kendaraan yang layak menerima BBM subsidi. 

Sebaliknya, Fuel Card 5.0 dirancang sebagai alat pengendali pembelian BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan terukur.

Khusus pembelian Pertalite, Fuel Card 5.0 memberikan batasan harian sesuai jenis kendaraan. 

Misalnya, kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin hingga 1.400 cc dibatasi 20 liter per hari, sedangkan kendaraan dengan mesin di atas 1.400 cc hanya diperbolehkan membeli 15 liter per hari.  

Kendaraan umum seperti angkot diberikan alokasi hingga 35 liter per hari, sedangkan mobil barang seperti pickup dibatasi 20 liter per hari.

Pelaksanaan Fuel Card 5.0 di Kota Batam ini diharapkan dapat mendukung penghematan subsidi BBM, seperti halnya keberhasilan program sebelumnya, Fuel Card 3.0, untuk Solar. 

Mereka optimis pelaksanaan kartu kendali Pertalite ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi pengendalian subsidi pemerintah.

6. Pertamina Soal Fuel Card 5.0

Pertamina enggan mengomentari kebijakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Batam terkait kebijakan Fuel Card 5.0 di Batam. 

Menurut pertamina, subsidi tepat guna dengan Fuel Card merupakan dua hal yang berbeda. 

"Dari Pertamina sendiri, kami fokusnya cuma subsidi tepat guna saja."

"Antara subsidi tepat dengan Fuel Card itu dua hal yang berbeda," ujar Humas Pertamina Batam, Imam menjawab kegaduhan terkait penerapan kebijakan Fuel Card 5.0 di Batam, Sabtu (25/1/2025). 

Ia menegaskan Pertamina tidak bisa berkomentar banyak terkait kebijakan Fuel Card.

Sebab, kebijakam itu merupakan ranahnya Pemko Batam selaku pembuat kebijakan tersendiri. 

Imam hanya menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga memastikan kebijakan Subsidi Tepat Pertalite berjalan sesuai tujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran distribusi bahan bakar bersubsidi melalui barcode. 

Kebijakan ini telah disosialisasikan sejak Agustus 2024, dengan proses pendaftaran dimulai pada September 2024.  

Imam, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pertamina untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih terarah dan termonitor dengan baik.

Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan barcode sebagai alat pencatatan digital untuk pendistribusian Pertalite dan Bio Solar bagi kendaraan roda empat. 

"Sebagai operator, Pertamina bertugas memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran."

"Penggunaan barcode adalah salah satu tools yang kami gunakan untuk memantau distribusi agar lebih transparan dan terawasi."

"Namun, pengawasan penuh atas distribusi BBM subsidi ini menjadi tanggung jawab BPH Migas selaku regulator," ujar Imam.  

Imam turut menegaskan bahwa kebijakan Fuel Card yang belakangan menjadi pembahasan publik bukanlah kebijakan Pertamina, melainkan kebijakan pemerintah daerah setempat.  

"Kami mendukung semua kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas distribusi BBM subsidi, dan terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," kata Imam.

( tribunbatam.id/uciksuwaibah/bereslumbantobing )