Dampak Efisiensi Anggaran, Pemkab Natuna Fokus pada Prioritas Pelayanan Dasar

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, berdampak signifikan terhadap berbagai sektor di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). 

Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko Varianto mengatakan, efisiensi ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Ia menyebut, kebijakan efisiensi ini menyesuaikan pada poin-poin yang tertuang dalam Inpres tersebut. 

Salah satu dampaknya, yakni pemangkasan beberapa kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena keterbatasan anggaran dan efisiensi.

Baca juga: Efisiensi Anggaran APBD 2025, Sekdaprov Kepri Minta OPD Hemat Pakai Air, Listrik Hingga Konsumsi

"Dengan anggaran daerah yang terbatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil, dan adanya kewajiban efisiensi, berbagai sektor terpengaruh, termasuk rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), perjalanan dinas, operasional kantor, hingga beberapa kegiatan ditiadakan," ujar Boy, Jumat (14/2/2025).

Hingga saat ini, Pemkab Natuna tengah menghadapi tantangan besar dengan utang daerah yang mencapai Rp186 miliar, dan harus diselesaikan dalam waktu satu tahun. 

Selain itu, pembayaran TPP sudah tertunda selama empat bulan. Kondisi ini semakin memperlemah perputaran ekonomi masyarakat. 

Boy menyoroti bahwa belanja pegawai menjadi salah satu sektor yang harus dirasionalisasi.

"Dengan pendapatan daerah yang menurun, tidak mungkin TPP pegawai tetap stabil. Kalau dipaksakan stabil, justru akan terjadi keterlambatan pembayaran," ujarnya. 

Ia juga menegaskan, bahwa efisiensi ini akan berdampak pada sektor ekonomi secara luas.

"Perputaran ekonomi di Natuna banyak bergantung pada belanja pegawai. Ketika TPP tertunda, masyarakat juga ikut terdampak, ekonomi melemah dan lesu seperti sekarang ini," tambah Boy.

Menghadapi tantangan ini, Boy berpendapat agar investasi menjadi solusi utama, untuk meningkatkan perputaran ekonomi di Natuna.

 "Dengan PAD yang kecil, kita perlu mendatangkan lebih banyak investor. Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menurut saya harus segera diwujudkan," katanya.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Pemerintah, ASITA Tanjungpinang Soroti Dampaknya ke Wisatawan Domestik

Saat ini, sudah ada dua perusahaan pengolahan pasir kuarsa yang beroperasi sejak 2024, dan satu perusahaan lagi direncanakan akan bertambah tahun ini. 

Namun, Pemkab tetap berhati-hati dalam menetapkan asumsi pendapatan dari sektor ini, mengingat fluktuasi harga pasar.

Meskipun anggaran APBD 2024 Natuna sudah dirasionalisasi dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,2 lebih triliun, dampak dari efesiensi ini, Sekda memperkirakan APBD Natuna akan kembali turun menjadi sekitar Rp1,060 triliun.

"Untuk jumlah pastinya belum bisa kita hitung, saat ini kami tengah mengolah datanya. Namun gambaran saya, setelah diefisiensi sesuai inpres, APBD Natuna bisa berkurang bahkan di angka Rp1 Triliun. Kita juga harus cermat, selain di angka utang Rp186 miliar itu, kita juga harus menyesuaikan pada tahun 2025 ini banyak yang harus di bayarkan. Salah satunya tunda salur dan kurang bayar," ujar Boy.

Boy menegaskan efisiensi ini tidak akan mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pelayanan dasar atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak akan dipangkas. Tapi tetap ada beberapa item yang disesuaikan," pungkas Sekda Boy. (TRIBUNBATAM.id/Birri Fikrudin)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News