DEMO MAHASISWA DI TANJUNGPINANG

Demo Mahasiswa di Kantor DPRD Kepri Kondusif, 150 Personel Gabungan Diterjunkan

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi menyebutkan sebanyak 150 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi demo mahasiswa

Penulis: Yuki Vegoeista | Editor: Dewi Haryati
TribunBatam.id/Yuki Vegoeista
KAWAL DEMO MAHASISWA - Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi saat ditemui awak media usai kawal aksi demo mahasiswa di Kantor DPRD Kepri, Kamis (20/2/2025) 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP pada Kamis (20/2/2025).

Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, menyebutkan sebanyak 150 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut. 

Dari pihak mahasiswa, sebanyak 62 peserta aksi serentak menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat di Gedung DPRD Kepri.

"Kami mewakili Polda Kepri dalam melakukan pengamanan aksi ini, memastikan jalannya demonstrasi berjalan aman dan tertib," ujar Hamam usai aksi mahasiswa dilakukan.

Baca juga: DPRD Kepri Siap Jembatani Aspirasi Mahasiswa terkait Demo di Tanjungpinang Bawa 5 Tuntutan

Ia juga mengapresiasi sikap mahasiswa yang tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. 

"Patut kita apresiasi, mahasiswa menjalankan aksinya secara kondusif, menyampaikan aspirasi dengan jelas dan baik, tanpa ada tindakan anarkis atau dorong-mendorong," tambahnya.

Aparat kepolisian telah mengawal jalannya aksi mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian demonstrasi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD yang berada di lokasi, yakni:

1. Pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai merugikan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan

2. Pemerintah memberikan kepastian bahwa tidak akan ada pemotongan dana pendidikan dan kesehatan, mengingat sektor ini merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap diprioritaskan

3. Mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani anggaran dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam pengadaannya

4. Menindak tegas kementerian dan lembaga yang tetap melakukan pengangkatan staf khusus, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintah

Baca juga: Demo Mahasiswa Depan DPRD Kepri, Anggota Dewan dan Kapolresta Ikut Duduk Bersama di Lantai

5. Mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengevaluasi kebijakan pengangkatan staf khusus oleh Gubernur Kepri, yang dinilai bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran

Aksi ini berlangsung dengan lancar dan tertib, diwarnai penyampaian berbagai aspirasi dari mahasiswa yang berharap tuntutan mereka dapat ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat. (TribunBatam.id/Yuki Vegoeista)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved