Duduk Bersama di Lantai, Mahasiswa Soroti Efisiensi Anggaran saat Demo di DPRD Kepri

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id – Terik matahari siang itu tak menyurutkan langkah puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan untuk mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (20/2/2025). 

Mereka datang dengan satu tujuan, menyampaikan keresahan masyarakat tentang pemangkasan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Sejak pagi, mahasiswa sudah berkumpul di Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Dengan semangat membara, mereka beriringan menuju jantung parlemen daerah, membawa spanduk dan pengeras suara. 

Setibanya di gerbang DPRD, barisan aparat kepolisian sudah bersiaga. Namun, mahasiswa tak gentar. Mereka berdiri tegap, menggelorakan orasi, menuntut keadilan atas kebijakan yang mereka nilai merugikan banyak orang.

Baca juga: DPRD Kepri Siap Jembatani Aspirasi Mahasiswa terkait Demo di Tanjungpinang Bawa 5 Tuntutan

Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ada urgensi di baliknya. Mahasiswa menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah.

Kebijakan ini dinilai memangkas hak-hak dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Setelah beberapa saat menyampaikan tuntutan di luar gedung, akhirnya aparat membuka akses. Mahasiswa diperbolehkan masuk ke lobi DPRD. 

Namun, sebelum memasuki area dalam, mereka diminta untuk mengumpulkan tas di satu tempat sebagai bagian dari prosedur keamanan.

Di lobi, mahasiswa meminta sesuatu yang tak biasa. Mereka ingin berdiskusi dengan para anggota dewan, tapi dengan satu syarat, tidak ada jarak antara rakyat dan wakilnya.

"Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya bapak-bapak bisa membersamai kami dan duduk bersama di lantai biar lebih dekat," ujar seorang mahasiswa di hadapan para anggota dewan dan Kapolresta Tanjungpinang.

Permintaan ini bukan tanpa alasan. Selama ini, mahasiswa merasa suara mereka seringkali hanya didengar tanpa benar-benar ditindaklanjuti. 

Mereka ingin membangun komunikasi yang setara, tanpa sekat formalitas yang sering kali membuat dialog menjadi kaku.

Mengejutkan, tiga anggota DPRD Kepri dan Kapolresta Tanjungpinang langsung menyetujui permintaan tersebut. Mereka duduk bersila di lantai, berdampingan dengan mahasiswa. 

Suasana yang awalnya tegang perlahan mencair, berubah menjadi forum terbuka di mana mahasiswa leluasa menyampaikan aspirasi mereka.

Dalam forum tersebut, mahasiswa secara sistematis memaparkan hasil kajian mereka terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka menyampaikan lima tuntutan utama:

Baca juga: Breaking News, Demo Mahasiswa di Tanjungpinang Hari Ini Sasar Kantor DPRD Kepri

1. Mencabut Inpres 1/2025, yang dinilai merugikan masyarakat dan menyebabkan ketimpangan anggaran.

2. Memastikan tidak ada pemotongan dana pendidikan dan kesehatan, karena kedua sektor ini merupakan hak dasar masyarakat.

3. Mengkaji ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap membebani anggaran dan rawan penyimpangan.

4. Menindak tegas instansi yang tetap mengangkat staf khusus (stafsus), meskipun pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

5. Mendesak evaluasi pengangkatan staf khusus oleh Gubernur Kepri, yang dianggap tidak relevan dalam situasi pemangkasan anggaran.

Mahasiswa menyoroti bahwa pemangkasan anggaran justru lebih banyak menyasar sektor-sektor esensial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kecil. 

Sementara itu, kebijakan yang berkaitan dengan pengangkatan staf khusus dan program-program yang dinilai kurang efektif tetap berjalan tanpa transparansi yang jelas.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap mekanisme pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka khawatir program ini justru membuka celah korupsi dalam pengadaan bahan makanan, sementara di sisi lain, alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan malah dikurangi.

Dalam forum tersebut, salah satu koordinator aksi, Joel Oktavianus Lohonauman, menyampaikan ultimatum kepada DPRD dan pemerintah daerah.

"Kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran. Jika dalam satu minggu ke depan tidak ada langkah konkret dari pemerintah dan DPRD, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar!" tegasnya.

Pernyataan ini disambut riuh oleh mahasiswa lain yang turut mengamini bahwa gerakan mereka tak akan berhenti di sini. 

Mereka ingin kepastian bahwa kebijakan yang menyangkut kesejahteraan rakyat tidak dibuat sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Koordinator aksi lainnya, Joko, juga menekankan bahwa mahasiswa akan mengawal terus isu ini hingga ada tindakan nyata.

Baca juga: Lima Poin Tuntutan Mahasiswa saat Demo di DPRD Kepri, di Antaranya Soal Inpres 1/2025

"Kami akan fokus kepada tuntutan nomor lima tentang evaluasi pengangkatan staf khusus. Ini harus segera ditindaklanjuti!" ujarnya dengan nada serius.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bakhtiar, menegaskan bahwa aspirasi ini akan disampaikan ke pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat.

"Kami mengapresiasi mahasiswa yang datang dengan cara yang damai dan cerdas. Aspirasi ini akan kami bawa ke rapat dewan dan ke pemerintah pusat. Kami akan menjadi jembatan antara mahasiswa dan pemangku kebijakan," ujar Bakhtiar.

Ia juga menyatakan bahwa DPRD Kepri akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada rakyat, terutama yang menyangkut pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, mengerahkan 150 personel gabungan untuk memastikan demonstrasi berjalan aman dan tertib. Hingga aksi berakhir, tak ada insiden berarti.

Lebih dari sekadar demonstrasi, aksi ini meninggalkan pesan kuat tentang bagaimana aspirasi rakyat seharusnya didengar. Mahasiswa tidak hanya datang untuk berteriak di jalan, mereka membawa data, kajian, dan solusi.

Duduk di lantai bersama wakil rakyat menjadi simbol bahwa kebijakan harus berpihak pada rakyat, bukan hanya kepada kepentingan segelintir orang yang duduk di kursi kekuasaan.

Namun, pertanyaannya sekarang, apakah tuntutan mahasiswa akan benar-benar ditindaklanjuti? Atau ini hanya akan menjadi janji yang hilang bersama angin politik?

Mahasiswa sudah bersiap. Jika tak ada respons, mereka akan kembali. Lebih banyak, lebih lantang, dan lebih kuat.  (TribunBatam.id/Yuki Vegoeista)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News