Efisiensi Anggaran 2025, Disdikbud Natuna Pastikan Infrastruktur Pendidikan Tetap Terjaga

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang penghematan belanja APBN dan APBD. 

Meski demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Natuna menegaskan, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, terutama dalam hal infrastruktur sekolah.  

Kepala Disdikbud Natuna, Hendra Kusuma, memastikan pemotongan anggaran tidak akan berdampak signifikan terhadap pembangunan dan perbaikan sekolah. 

Hal ini dikarenakan adanya mandatory minimal 20 persen dari APBD, yang wajib dialokasikan untuk pendidikan.  

Baca juga: Disdikbud Natuna Kepri Tunggu Juknis Soal Pelaksanaan Aturan Seragam Sekolah 2024

“Untuk infrastruktur pendidikan, dampaknya tidak terlalu besar karena kita memiliki alokasi minimal 20 persen dari APBD. Selain itu, beberapa kegiatan infrastruktur didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan, sehingga efisiensi anggaran tidak sampai ke sana,” ujar Hendra kepada Tribunbatam.id, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia mengakui efisiensi tetap mempengaruhi aspek operasional di dinasnya, terutama terkait belanja perjalanan dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), dana operasional, hingga kegiatan publikasi dan seremonial.  

“Ini terjadi di seluruh OPD, termasuk kami di Disdikbud juga mengalami pemangkasan sesuai arahan pemerintah pusat,” katanya.  

Menurutnya, saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan penyisiran anggaran, dan akan dievaluasi pihak provinsi sebelum menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang baru.

Meski infrastruktur pendidikan tetap dijaga, efisiensi anggaran ini berdampak pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.

“Dana Alokasi Khusus (DAK), BOS Pusat dan BOP PAUD tetap aman, tidak terkena dampak pemangkasan. Namun, untuk BOS Daerah ada sedikit penyesuaian,” kata Hendra.  

Jika sebelumnya sekolah dengan maksimal 60 siswa masih mendapatkan BOS Daerah, kini batasnya diperkirakan akan diperkecil menjadi 40 siswa.

Sekolah dengan jumlah siswa di atas angka tersebut, kemungkinan besar tidak lagi mendapatkan dana BOS Daerah.  

“Langkah ini sebagai bentuk efisiensi, tetapi tetap dengan memastikan bahwa kualitas layanan pendidikan tidak terganggu, dan sebisa mungkin kita bantu," imbuhnya.

Disdikbud Natuna juga memastikan, pembangunan dan perbaikan sekolah tetap berjalan, dengan menyusun skala prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak.

Meski kebijakan efisiensi harus dijalankan, Hendra berharap pemangkasan anggaran tidak menyentuh sektor infrastruktur pendidikan.

Baca juga: Disdikbud Natuna Usulkan 90 Orang untuk Formasi PPPK Guru 2024