Polemik Lahan Mangrove di Desa Sugie Karimun Berlanjut Berujung Saling Lapor 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Polemik lahan mangrove Desa Sugie, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih belum menemui titik terang.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pun telah digelar beberapa kali dengan harapan ada titik terang dari polemik lahan mangrove di Desa Sugie, Kabupaten Karimun ini.

Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar Hasan maupun Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza diketahui memimpin rapat dengar pendapat terkait polemik lahan mangrove di Desa Sugie, Karimun, Provinsi Kepri.

Rapat dengar pendapat berlangsung alot hingga rapat berakhir tidak menemukan rekomendasi. 

Bahkan rapat internal secara tertutup juga telah digelar per hari ini, Rabu (5/3/2024).

Baca juga: Tersangka Korupsi Dana Wisata Mangrove Bintan Kepri Sudah Gunakan Dana Selama Tujuh Tahun

Namun, hasil rapat belum dapat di ekspos lantaran harus menunggu keputusan Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza yang absen saat rapat internal berlangsung.

Sebelumnya, RDP yang mengulik permasalahan penerbitan sporadik hingga dihadiri Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Nuni Triyana.

Kabag Hukum, Nuni menyimpulkan bahwa surat sporadik yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sugie yakni Mawasi dinyatakan cacat administrasi.

Menurutnya, terbitnya sporadik yang tidak sesuai atau tidak sah berdasar Peraturan Bupati (Perbup) pasal 25  nomor 51 tahun 2021.

Kemudian dirubah dengan Perbup nomor 76 Tahun 2022 menyatakan kegiatan perbaikan atau pencabutan hanya dilakukan bukan merupakan pembatalan namun pencabutan atau perbaikan.

Baca juga: Sengketa Lahan Mangrove Desa Sugie, DPRD Karimun Minta Sporadik Tanah Ditinjau Lagi

"Ini masuk dalam sengketa antara perwakilan pihak pak Judiman dan perwakilan pak Supiannadi. Karna kalau dibatalkan keranah hukum," ujar Nuni, dalam RDP beberapa waktu lalu.

Kepala Desa Sugie, Mawasi mengakui telah melakukan kekeliruan dan kurang mendapatkan sosialisasi terkait aturan Bupati yang menjelaskan tentang keabsahan penerbitan sporadik.

Menurutnya, dirinya mengacu pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang jika ada kekeliruan bisa diperbaiki sebagai mana mestinya.

"Ini adalah kesalahan administrasi, saya berasumsi sesuai dengan Perbup di dalam SKPT itu ada di poin tiga," kata Mawasi.

"Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menerbitkan surat keterangan tersebut maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya," tambahnya.

Sebanyak 70 hektar lahan Desa Sugie dinilai strategis untuk mengembangkan investasi dengan PT Gurin Energy.

Baca juga: Sengketa Lahan Mangrove di Desa Sugie Karimun, Mawasi Sebut Masalah Miskomunikasi

Namun, penolakan terjadi hingga masyarakat sempat melakukan aksi unjuk rasa adanya dugaan penjualan lahan mangrove.

Tidak sampai di sini, Kepala Desa Sugie melalui Kuasa Hukum, Trio Wiramon akan melaporkan pihak yang telah melakukan ujaran kebencian terhadap kliennya.

Menurutnya, permasalahan Desa Sugie semakin liar ke mana-mana.

Sehingga pihaknya merasa permasalahan tersebut sudah dicampur adukkan dengan permasalahan politik.

Dengan begitu, pihaknya melaporkan ke Polisi terkait ujaran kebencian dasarkan kepada undang-undang ITE terbaru nomor 1 tahun 2004 pasal 28 ayat 3.

Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memberitahukan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Baca juga: Simpati dengan Warga Soal Lahan Magrove Desa Sugie, Gurin Energy Lakukan Investigasi Internal

Wiramon mengatakan penggiringan opini seakan-akan Kepala Desa Sugie dengan segala asumsi dan praduga yang sudah disampaikan tetapi menjadi liar dan kepastian hukum diabaikan.

Kesalahan Pak Mawasi secara konseptual menurutnya, mungkin kurangnya sosialisasi terhadap Perbup itu sendiri.

Menurutnya, ia tidak memahami selama ini.

"Padahal mekanismenya harus melalui tahapan-tahapan artinya kalau cacat administrasi ya diperbaiki tidak menghilangkan hak orang lain," ungkapnya.

Menanggapi laporan tersebut, Supiandi yang mewakili masyarakat Desa Sugie juga akan melakukan pelaporan terhadap pelaku penyebar video hoaks.

Menurutnya, pihaknya tidak mau permasalahan penjualan hutan mangrove di Desa Sugie dan merembet ke hal lain.

Baca juga: Warga Karimun Berharap Lahan Mangrove di Sugie Besar yang Diduga Dijual Bisa Kembali

Supian berharap aparat penegak hukum untuk segera melanjutkan proses pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut.

"Buat Aparat Penegak Hukum (APH) kenapa perlu diperlama? Sudah jelas ahli hukum yang hadir di RDP, sudah jelas melanggar Perbup Karimun dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kenapa tidak dilakukan penahanan?," katanya.

Mewakili masyarakat, mereka sangat butuh kepastian hukum terkait permasalahan dugaan penjualan lahan mangrove.

Menurutnya, masyarakat yang tak tahu hukum butuh kepastian hukum dari aparat penegak hukum.

"Kami bersama masyarakat Sugie menitip pesan dan amanah Kepada pemerintah Kabupaten Karimun baik itu Bupati, Wakil Bupati dan Anggota Dewan Kabupaten Karimun agar Bersikap Netral dalam menyelesaikan permasalahan ini," pintanya. (TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News