Air Warga di Anambas Macet Karena Belum Pastinya Status Petugas SPAM, Kini Diusulkan Kumpul Iuran

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Baru selesai dengan persoalan sampah, kini warga Anambas harus kembali menghadapi persoalan air bersih.

Sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri sudah merasakan mati air cukup lama dari jadwal biasanya.

Salah satunya di Desa Tarempa Selatan.

Dalam sepekan ini, air yang mengalir hingga ke kamar mandi warga terhitung baru 2 kali.

Padahal biasanya, air menyala 3 kali seminggu, alias 2 hari sekali masuk ke kamar mandi warga.

Baca juga: Warga Anambas Siap-Siap, Pemkab Bakal Gelar Pasar Murah saat Ramadan, Catat Tanggalnya

Seorang warga, Ikhsan mengaku air PAM yang mengalir di rumahnya baru dua kali dalam sepekan ini.

"Biasanya 3 kali seminggu. Ini baru dua kali, itu pun airnya ngalir kecil dan cepat matinya," katanya, Minggu (16/3/2025).

Saking kesulitan air, untuk mandi saja, ia terpaksa menumpang di salah satu warung kopi di Tarempa.

"Ada sekali saya mandi di warung kopi. Buat kebutuhan air nyuci dan masak minta sedikit sama tetangga," terangnya.

Dari informasi yang diterima, macetnya aliran air bersih ke rumah warga di Desa Tarempa Selatan karena tidak adanya petugas UPTD SPAM bekerja.

"Infonya begitu, petugasnya kan PTT yang ikut PPPK, tapi statusnya belum jelas karena ada info penundaan pengangkatan. Jadi karena belum ada kepastian penerimaan gaji itu juga buat mereka gak masuk," tuturnya.

Baca juga: Polres Anambas dan Media Berbagi Takjil Gratis, Warga Sempat Kira Razia

Sementara itu, Kepala UPTD SPAM Anambas, Effendi membenarkan, jika macetnya air mengalir ke rumah-rumah warga karena tidak adanya petugas.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi hal itu pihaknya telah menggelar rapat bersama sejumlah kepala desa dan lurah baru-baru ini.

"Waktu itu solusi perundingannya ada dua. Pertama warga di setiap desa bisa membuka dan menutup sendiri kran pipanya di hulu lalu buat penjadwalan agar semua kedapatan tanpa pakai petugas kami. Lalu kedua membuat sumbangan per warga untuk nantinya diberikan ke petugas agar tetap bekerja," ungkapnya.

Rata-rata tiap desa/kelurahan, kata Effendi, sepakat untuk memberikan sumbangan ke petugas SPAM agar tetap bekerja seperti biasanya.

"Nah waktu itu, Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat dan Kelurahan Tarempa setuju dengan pengumpulan sumbangan dari warga Rp 10 ribu per bulan. Alhamdulillah dari hari Kamis kemarin sudah berjalan," sebutnya.

Baca juga: Jeritan PNS Anambas 5 Bulan Belum Terima TPP, Jual Perabotan dan Pinjam Uang Demi Hidup

Sementara itu, untuk Desa Tarempa Selatan, masih proses pelaporan ke Kepala Desa, karena sebelumnya tidak menghadiri rapat bersama.

"Saya sudah koordinasi sama ketua pemudanya, infonya mau melapor dulu ke Pak Kades, ya memang baiknya begitu. Kalau sejauh ini mereka katanya sepakat dengan pemberian sumbangan ke petugas," jelasnya.

Menurut Effendi, sejatinya pihaknya tak ingin menyusahkan masyarakat, karena persoalan air bersih merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah.

"Tapi ya karena kondisi saat ini, petugas kami yang dominan ikut seleksi PPPK tapi status pengangkatannya kemungkinan tahun 2026 dan sudah dari Januari - Maret ini belum terima gaji, maka tak bisa dipaksakan juga mereka masuk kerja. Oleh karena itu, kami pun mengajak setiap desa/kelurahan untuk musyawarah mencari solusinya," pungkas Effendi. (TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News