Cara Licik Ketua PN Jaksel Mengatur Vonis Tersangka Korupsi CPO setelah Terima Suap Rp 60 Miliar

TRIBUNBATAM.id - Berikut ini adalah cara licik Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta mengatur vonis onslag atau lepas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Hal tersebut dilakukan Arif saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

D alam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025) dini hari, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyebut Arif menerima suap Rp60 miliar.

Pengacara tersangka korporasi kasus tersebut bernama Ariyanto Bakri yang memberikan suap tersebut pada Arif.

Oleh karena itu, Arif menunjuk Majelis Hakim yang bisa diajak kompromi untuk menangani perkara kasus korupsi CPO.

Ketiganya adalah Djuyamto (DJU) sebagai Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom (AM) sebagai Hakim AdHoc dan Agam Syarif Baharudin (ASB) sebagai Hakim Anggota.

Arif langsung memanggil DJU selaku Ketua Majelis dan ASB selaku Hakim anggota untuk menemuinya setelah terbit surat penetapan sidang.

"Lalu Muhammad Arif Muryanto memberikan uang dollar bila dikurskan ke dalam rupiah senilai Rp 4 miliar 500 juta, dimana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara," kata Qohar.

Saat penyerahan uang, Arif pun memberikan ucapan terhadap keduanya yakni menyebut jika harus memprioritaskan perkara yang diminta untuk divonis lepas ini.

"Muhamad Arif Nuryanta menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara diatensi," tuturnya.

Lalu, uang sebesar Rp 4,5 miliar tersebut dibagi secara rata untuk 3 orang Majelis Hakim tersebut.

Lalu, sekitar September atau Oktober 2024, Arif kembali menyerahkan uang sebesar Rp 18 miliar kepada Djuyamto dalam bentuk dollar Amerika untuk kembali dibagi tiga.

"Porsi pembagian sebagai berikut, untuk ASB menerima uang dollar dan bila disetarakan rupiah sebesar Rp 4,5 miliar, kemudian DJU menerima uang dollar jika dirupiahkan sebesar atau setara Rp 6 miliar, dan AM menerima uang berupa dollar Amerika jika disetarakan rupiah sebesar Rp 5 miliar," tuturnya.

"Ketiga hakim mengetahui tujuan dari penerimaan uang agar perkara diputus onslag dan hal ini menjadi nyata ketika tanggal 19 Maret 2025 perkara korporasi minyak goreng telah diputus onslag oleh majelis hakim," sambungnya.

Untuk informasi, dalam perkara suap vonis onslag ini, Kejagung sendiri awalnya menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Baca juga: Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta Terjerat Suap Rp 60 Miliar