Tokoh Pejuang BP2KKA dan Sejumlah Warga Anambas Tolak Pembentukan Provinsi Natuna Anambas

Merujuk ke sejarah, apabila masyarakat Anambas bergabung kembali dengan Natuna justru menjadi hal kemunduran.

Pasalnya menurut Fadhil, dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas kala itu mendapat sikap membekas dari sejumlah pihak yang menolak.

"Orang-orang yang menolak itu ada di kepengurusan pembentukan provinsi baru ini. Nah bukan hanya itu, di pemerintahan Anambas sendiri juga ada yang dulunya menolak, tapi sekarang menikmati menduduki jabatan. Jadi ini seolah membuka luka lama," ujar Fadhil.

Humas BP2KKA itu pun tegas menyiratkan, bila perjuangan pembentukan Provinsi Natuna Anambas ini kental sarat kepentingan politis.

Ia menyayangkan, karena kepentingan politis justru lahirnya wacana pembentukan provinsi mengorbankan kepentingan masyarakat.

"Jadi kembali saya membuka hati nurani kawan-kawan yang berjuang ini. Ya, kita punya pro dan kontra masing-masing silahkan. Tapi yang penting argumentasinya harus untuk kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan pribadi," ungkapnya.

Dibanding sibuk mengurus pembentukan Provinsi Natuna Anambas, pihaknya justru mengajak para pemangku kepentingan untuk mengurus hal penting tentang hajat hidup masyarakat di tengah sulitnya ekonomi saat ini.

Di berbagai daerah termasuk Anambas dan Natuna, masyarakat saat ini sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari karena lesunya perekonomian.

Baca juga: Mendagri Buka Bukaan Soal Wacana Provinsi Khusus Natuna Anambas

Belum lagi penataan Non ASN atau honorer yang telah dirumahkan dan sepinya lapangan kerja membuat mereka sulit menghidupi anak dan istri.

"Apalah artinya selembar kertas itu. Semua itu bisa diolah semua, saya bekas pejuang jadi saya tahu. Jadi sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan untuk dikaji lagi bukan hanya dengan tim yang bisa dibayar, tapi pemekeran itu bahwa benar memang kehendak dari masyarakat," pungkasnya.

(TRIBUNBATAM.id/Novenri Simanjuntak)