Kata Manajemen PT Karimun Granite Soal Empat Poin Tuntutan Warga Gabungan RW di Pasir Panjang

Kemudian, mengenai pembebasan kawasan pemukiman dari lahan konsesi perusahaan. 

Hal ini telah berproses dan telah berjalan, namun memerlukan langkah lanjut sesuai ketentuan dan perusahaan harus menyampaikan ke top manajemen.

"Terkait konsesi kita sudah lakukan progres yang jelas dan nyata bahwa nanti di bulan Mei kita sudah lakukan pemasangan tapal batas atau pematokan," terangnya.

Baca juga: Mantan Karyawan PT Karimun Granite Tagih Janji Bupati Aunur Rafiq: Kami Dibohongi

Secara teknis, masyarakat meminta pembebasan lahan dari konsesi seluas 96,6 Hektare. 

Namun dalam penerapan regulasi mengenai Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) realisasi lahan dapat dikeluarkan seluas 87,38 Hektare.

"Penciutan ini dengan pertimbangan regulasi, karena terkait tambang ada regulasi bahwa perusahaan berada di area hutan lindung," katanya.

"Lalu kita memiliki IUP, tentu jika ada tuntutan terkait penciutan kami perhatikan regulasi yang ada. Maka ada penciutan dari 96,6 Hektare itu menjadi 87,38 Hektare," ungkapnya.

Hadi berharap dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah serta instansi terkait agar pihak perusahaan bisa berinvestasi dengan jangka panjang di Kabupaten Karimun.

Baca juga: PT Karimun Granite Kepri Tanggapi Empat Tuntutan Demo Warga terhadap Perusahaan

"Kami harapan situasi di Karimun dapat kondusif, dan pemerintah daerah juga bisa membantu mensupport kami agar mampu berinvestasi berkelanjutan. Terutama memberikan manfaat untuk masyarakat," tutupnya. (TribunBatam.id/Yeni Hartati)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News