Gubernur Kepri Ansar Ahmad

Gubernur Kepri Bulatkan Dukungan Pembentukan Provinsi Khusus Natuna Anambas

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas

Penulis: Birri Fikrudin | Editor: Dewi Haryati
Birri
DISKUSI PUBLIK - Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyampaikan sambutannya di acara Diskusi Publik Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas, Rabu (23/4/2025). 

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas.

Hal itu ia sampaikan langsung saat menghadiri Diskusi Publik yang digelar Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA), Rabu (23/4/2025).

Acara ini menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta berbagai elemen pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar secara terbuka menyatakan, dirinya sejak awal menjadi motor penggerak perjuangan pemekaran wilayah Natuna-Anambas menjadi provinsi baru.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR RI dan Gubernur Kepri Hadiri Diskusi Publik Pembentukan Provinsi Natuna Anambas

"Saya menyatakan mendukung pemekaran ini. Bahkan ketika pertemuan para gubernur di Kalimantan Timur juga saya sampaikan komitmen ini. Saya adalah yang pertama menandatangani rekomendasi pembentukan Derah Otonomi Baru (DOB) ini," tegas Ansar.

Menurutnya, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah saat ini menjadi salah satu alasan, mengapa pemekaran wilayah perlu segera direalisasikan. Terutama di daerah perbatasan yang kaya akan potensi maritim dan energi.

"Karena kewenangan kita di lautan sangat terbatas, maka kita belum bisa memaksimalkan kedaulatan maritim yang kita miliki. Jangkauan kita sangat pendek," ujarnya.

Ansar juga menyentil potensi kekayaan alam laut yang belum tergarap maksimal, termasuk sektor perikanan yang potensinya mencapai 1,3 juta ton per tahun, namun baru dimanfaatkan sekitar 330 ribu ton.

“Sebagian besar potensi itu berada di Natuna dan Anambas. Kalau sudah ada provinsi sendiri, tentu koordinasinya lebih mudah, dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, sektor migas juga disebut sebagai aspek penting yang memperkuat urgensi pemekaran. 

Ia menyebut, dengan berbatasan langsung dengan sejumlah negara, tidak menutup kemungkinan adanya ancaman dari negara asing yang ingin menguasai sumber daya alam di wilayah ini.

“Keberadaan gubernur di wilayah ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, perjuangan ini tidak berbeda dari sejarah pemekaran Provinsi Kepri dari Provinsi Riau beberapa tahun silam.

“Tujuan kita sama, yakni mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendekatkan rentang kendali pemerintahan,” ujarnya.

Baca juga: Pemekaran Provinsi Natuna-Anambas Semakin Dekat, Wabup Jarmin: DPR RI Akan Kunjungi Natuna

Menutup sambutannya, Ansar memberikan pesan khusus kepada Ketua Komisi II DPR RI yang hadir dalam forum tersebut.

"Kami berharap Bapak Ketua Komisi II bisa menjadi pelopor perjuangan ini di DPR RI. Semoga kita segera masuk dalam desain besar otonomi daerah dan peraturan pemerintahnya bisa segera diterbitkan. Dengan begitu, pembentukan provinsi khusus Natuna-Anambas dapat segera terwujud," pungkasnya.

(Tribunbatam.id/Birri Fikrudin)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved