Ketua Komisi II DPR RI dan Gubernur Kepri Hadiri Diskusi Publik Pembentukan Provinsi Natuna Anambas

TRIBUNBATAM.id, NATUNA - Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) menggelar Diskusi Publik di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri hari ini.

Diskusi bertajuk Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan bakal digelar di Gedung Sri Srindit, Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri, Rabu (23/4/2025) sekira pukul 11.00 WIB.

Diskusi tersebut menjadi momen penting dalam perjuangan pembentukan provinsi baru di wilayah perbatasan NKRI, yang selama ini dikenal strategis.

Menariknya, kegiatan ini turut menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda dan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad beserta rombongan. 

Kehadiran mereka menjadi bukti keseriusan BP3K2NA dalam mendorong percepatan pembentukan provinsi khusus di kawasan paling utara Kepulauan Riau ini.

Baca juga: Tokoh Pejuang BP2KKA dan Sejumlah Warga Anambas Tolak Pembentukan Provinsi Natuna Anambas

"Untuk kegiatan hari ini kami langsung mengundang Ketua Komisi II DPR RI sebagai narasumber dan Gubernur Kepri untuk hadir pada Diskusi Publik kali ini," ujar Ketua BP3K2NA, Umar Natuna kepada TribunBatam.id.

Menurut Umar, tujuan utama dari diskusi ini adalah memperkuat dukungan publik dan politik terhadap perjuangan pembentukan provinsi khusus Natuna-Anambas. 

“Kami undang DPR RI ke Natuna untuk mendengar secara langsung dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Ini penting agar suara kami tersampaikan langsung ke pemerintah pusat,” jelas Umar.

Diskusi ini juga menghadirkan narasumber dari tim kajian akademik, yang telah menyusun berbagai studi dan analisis tentang urgensi pembentukan provinsi baru tersebut.

Umar berharap, hasil dari diskusi ini dapat memperkuat dokumen dan argumentasi perjuangan, baik dari sisi publik maupun politik. 

Baca juga: Pemekaran Provinsi Natuna-Anambas Semakin Dekat, Wabup Jarmin: DPR RI Akan Kunjungi Natuna

Selain itu, ia menginginkan agar lahir strategi konkret demi mempercepat realisasi provinsi khusus tersebut.

“Dalam diskusi ini mungkin ada hal-hal penting yang bisa disampaikan para narasumber kita. Kita berharap, semua aspirasi bisa langsung tersampaikan kepada pemerintah pusat,” ucapnya.

Umar menambahkan bahwa dinamika perbatasan yang semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, dan hal ini bisa dicapai melalui peningkatan status daerah menjadi provinsi.

"Harapan kami pembentukan provinsi ini bisa dipercepat. Karena dinamika di perbatasan semakin dinamis, aspeknya semakin beragam, dan ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi. Jika status sudah menjadi provinsi, tentu respons terhadap berbagai isu bisa lebih cepat," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan provinsi khusus Natuna-Anambas bukan hanya soal administratif, tetapi juga langkah strategis untuk kemajuan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Baca juga: Pembentukan Provinsi Natuna Anambas, Mimpi Yang Harus Digesa