SEKOLAH RAKYAT

Sekolah Rakyat di Tanjungpinang, Pemko Siapkan Lahan 12 Hektare, Sasar Warga Tidak Mampu

Sekdako Tanjungpinang, Zulhidayat mengungkap perkembangan terbaru soal program sekolah rakyat pemerintah pusat.

Penulis: Yuki Vegoeista | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id/Yuki Vegoeista
SEKOLAH RAKYAT - Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Zulhidayat saat bertemu awak media baru-baru ini. Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang telah mempersiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 12 hektare yang berlokasi di wilayah Madong, Kota Tanjungpinang.  

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang telah mempersiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 12 hektare yang berlokasi di wilayah Madong, Kota Tanjungpinang

Proyek Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat kurang mampu.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Zulhidayat menjelaskan bahwa lahan tersebut telah disurvei langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan pembahasannya sudah masuk ke tingkat pusat.

“Lahan sudah disurvei dan telah dibahas secara intens oleh Kementerian PU,” ujar Zulhidayat.

Ia mengajak seluruh masyarakat Tanjungpinang untuk mendoakan agar proses pembangunan Sekolah Rakyat ini berjalan lancar dan segera terealisasi.

Baca juga: Rencana Empat Sekolah Rakyat di Kepri, Batam Fokus Siapkan Guru dan Validasi Data

“Kita semua berharap pembangunan ini segera dimulai agar manfaatnya bisa dirasakan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.

Sekolah Rakyat tersebut akan terdiri dari tiga jenjang pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Ditargetkan akan tersedia 21 ruang kelas dengan kapasitas 30 siswa per kelas.

Zulhidayat mengungkapkan bahwa proyek ini diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp200 miliar yang sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat.

Bahkan, tenaga pengajarnya pun akan disediakan langsung oleh pusat.

Baca juga: Pemprov Kepri Alihkan Usulan Sekolah Rakyat ke Bintan, Tak Jadi di Tanjungpinang

“Lahan ini merupakan aset milik Pemko Tanjungpinang yang kami hibahkan untuk kepentingan pendidikan,” jelasnya.

Menariknya, seluruh biaya operasional sekolah ini akan ditanggung oleh pemerintah pusat, dengan sistem yang menyerupai sekolah-sekolah unggulan seperti Taruna Nusantara.

“Program ini menyasar khusus warga yang kurang mampu, agar mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan berkualitas secara gratis,” pungkas Zulhidayat. (TribunBatam.id/Yuki Vegoeista)

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved