Fraksi PKB DPRD Batam Soroti Parkir hingga Tarif Listrik terkait Ranperda APBD-P 2025

Sektor BUMD juga menjadi sorotan. Fraksi PKB meminta Pemko menghidupkan kembali BUMD untuk mendukung distribusi bahan pokok, penyediaan akomodasi terjangkau, dan layanan publik lainnya dengan manajemen profesional.

"Kemudian, seragam sekolah gratis tahun 2025, PKB berharap program ini bisa dilaksanakan secara adil dan merata, tanpa ada satupun anak yang tertinggal," kata SMN.

Di luar itu, Fraksi PKB menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan tarif dasar listrik oleh PT PLN Batam. 

Dalam keterangannya, pria 55 tahun itu menuturkan dalam kondisi perekonomian yang sulit, kebijakan itu dinilai tidak tepat.

"Kami mengharapkan walikota dan wakil walikota untuk menyampaikan penolakan rencana kenaikan tarif dasar listrik di Batam," harapnya.

Fraksi PKB juga meminta adanya fleksibilitas layanan IGD BPJS di RSUD. 

Mereka berharap setiap warga negara bisa dilayani tanpa diskriminasi administratif.

Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)