Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Proses pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabil masih terus berlanjut.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menyurati Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, beberapa waktu lalu.
Dalam surat itu tertulis, Kemenaker menyambut gembira hibah dari KIA kepada Kemenaker.
Dalam waktu dekat, mereka akan menyiapkan persyaratannya untuk penyerahan hibah ini.
"Hibah ini dari kawasan industri ke departemen tenaga kerja. Pemerintah hanya fasilitasi saja. Belum ada kendala. Pemerintah sudah siapkan anggaran Rp 17 miliar," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Rudi Sakyakiriti di Kantor Wali Kota Batam, Senin (12/8/2019).
Sebelumnya diberitakan pembangunan BLK di Tanjungundap, Tembesi tak kunjung terealisasi hingga saat ini.
Persoalan masih stagnan yaitu masih terkendala proses pembebasan lahan.
• Udin P Sihaloho: Sudah Saatnya Batam Punya Pengadilan Hubungan Industrial
• Wali Kota Minta Bright PLN Batam Tambah Cadangan Listrik, Berkaitan Dengan Investor di Batam
• Disnaker Berharap Pembangunan BLK di Nongsa Sudah Bisa Dianggarkan Tahun 2018
Rudi Sakyakirti mengatakan karena lahan di Tanjungundap masih belum ada penyelesaian hingga hari ini, pihaknya akan berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabil. Lahan ini sebesar 4 hektare dengan 2 lokasi lahan.
"Ada pengusaha berniat baik kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk menghibahkan lahannya sebesar 4 hektare lebih di lokasi lahan Kabil Industrian Estate," ujar Rudi.
Diakuinya Kemenaker didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat sudah meninjau lokasi, Rabu (24/4/2019) lalu sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Berdasarkan analisa sementara, lahan tersebut sangat cocok dijadikan BLK.
"Di sana ada pelabuhan dan lokasinya juga ada di pinggir laut. Jadi sangat cocok. Tim ini nanti akan menggodok kemudian disampaikan ke pusat. Kalau oke, akan dikirimkan kepada Dirjen Anggaran, Insyallah tahun depan akan dilakukan pembangunan," ujarnya.
Rudi mengatakan berdasarkan analisa BPKP pelaksanaan BLK bisa mencapai 5 tahun, karena anggarannya besar dan dilakukan bertahap. (tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)