Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.idTANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri mengambil kebijakan untuk meringankan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK sederajat.
Hal itu pun disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto, Senin (6/4/2020) kemarin.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat atas dampak ekonomi dari Covid-19.
Berbeda dengan Plt Gubernur Kepri, Kepala Dinas Pendidikan Kepri M Dali belum bisa bicara subtansi. Menurutnya, kebijakan itu masih dalam pembahasan.
"Hal ini tetap harus didukung, sebab membantu meringankan ekonomi para orang tua, dengan pola membebaskan uang sekolah. Lebih tepatnya meringankanlah," katanya, Selasa (7/4/2020).
Pengelolaan sekolah di bawah naungan Disdik Kepri, menurutnya tidak membedakan negeri dan swasta.
Hanya dalam bentuk regulasi, mengedepankan aspek mekanisme dan prosedur untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah.
"Sehingga tetap berpodoman terhadap aturan dan perundang-undangan berlaku. Prinsinya kebijakan Pak Gubernur sudah sangat berpihak kepada masyarakat dalam situasi saat ini," ucapnya.
Disdik pun akan mengupayakan secara cepat dan tepat sesuai aturan dalam mengimplementasikan kebijakan itu.
"Kami sebagai dinas teknis akan bekerja maksimal tentunya," ucapnya.
Ditanyakan, apakah nantinya sama rata keringanan biaya SPP sekolah negeri maupun swasta?
"Azas keadilan itu kan tidak harus sama rata. Jadi kami gunakan bersifat proporsi. Soalnya SPP sekolah swasta ini tidak sama," sebutnya.
Ditanyakan kembali sudah adakah nominal biaya yang akan digelontorkan terhadap kebijakan tersebut?
"Soal teknis masih dalam pembahasan. Nanti saya rasa akan disampaikan oleh Pak Gubernur saja. Kita belum bisa sampaikan secara subtansi, setelah pembahasan selesai pasti disampaikan," jawabnya.
• Amid the Covid-19 Outbreak, ATB still Maintains Continuity of Clean Water Supply in Batam
• Dihantam Cuaca Buruk, 2 Nelayan Karimun Terbawa Arus Sampai Malaysia
Jangan Hanya Sekolah Negeri Saja
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan, mengingatkan Plt Gubernur Isdianto. Hal ini terkait pemberian bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk menanggulangi dampak wabah virus Corona atau COVID-19.
"Kami minta, jangan hanya sekolah negeri yang dibantu. Kami minta, sekolah swasta juga harus diberikan hal yang sama. Sebab, sekolah swasta juga kena dampak, dan banyak sekolah swasta juga masih belum mampu secara maksimal biaya operasional," ujar Onward, Selasa (7/4/2020).
Hal itu ia sampaikan, agar pemberian bantuan itu tidak memunculkan kecemburuan sosial ke depan, dan berpotensi memunculkan polemik di tengah wabah Corona.
"Dibantu saja. Kan sudah ada aba-aba dari pemerintah pusat, bahwa bantuan fisik bisa digeser ke penanggulangan Covid-19 ini. Jadi kami harapkan, pemberian bantuan SPP harus proporsional," pinta Onward.
Diketahui, Plt Gubernur H Isdianto mengeluarkan kebijakan agar bisa meringankan beban masyarakat. Salah satunya dengan meringankan beban SPP anak sekolah.
Rencananya, mulai April ini hingga tiga bulan ke depan, pembayaran SPP untuk SMA, SMK dan SLB negeri akan digratiskan.
Dinas Pendidikan diminta menuntaskan teknisnya dan segera dilaksanakan.
“Kebijakan ini harus langsung dieksekusi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus semakin meringatkan masyarakat. Terlebih dalam kondisi saat ini,” kata Isdianto usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Wabah Covid-19, di Rupatama, Dompak, Tanjungpinang, Minggu (5/4/2020).
Tak hanya itu, Isdianto fokus membantu tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien-pasien terdampak Covid-19.
Isdianto langsung memberikan insentif untuk dokter, perawat dan tenaga penunjang lainnya. Bahkan sudah diserahkan secara simbolis.
Dengan pembebasan pembiayaan SPP ini, Isdianto berpesan agar pelajar semakin fokus belajar di rumah. Aktivitas-aktivitas belajar baik tugas maupun googleclasroom tetap meningkatkan pengetahuan peserta didik.
(TribunBatam.id/Endra Kaputra/Leo Halawa)