Kejari Bintan Usut Tuntas Korupsi PNBP di Kantor UPP Kelas I Tanjunguban Jerat 4 Tersangka

Tim Kejari Bintan juga menetapkan Direktur PT PAB berinisial Rp sebagai tersangka dalam perkara korupsi di Bintan ini.

Dalam penyelidikan dugaan korupsi PNBP periode 2016-2022 di Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban, penyidik setidaknya telah memeriksa 22 orang saksi. 

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal penyertaan tindak pidananya.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999.

Ini mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Empat tersangka kini ditahan di Rutah Kelas I Tanjungpinang untuk 20 hari kedepan setelah penetapan tersangka.

Sementara Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejari) Kepri, Yusnar Yusuf mengatakan, perkara korupsi di Bintan ini teruangkap setelah monitoring dan evaluasi (monev) kinerja di wilayah hukum Kepri.

Ia mengatakan, monev tersebut merupakan tindak lanjut arahan Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang ingin memastikan kinerja kejaksaan daerah dalam pengungkapan kasus korupsi tetap optimal.

"Kejati Kepri menilai capaian kinerja Kejari Bintan sangat bagus, termasuk dalam penyerapan anggaran," kata Yusnar, baru-baru ini.

Tidak hanya itu, pelayanan kepada masyarakat Bintan serta penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan belakangan ini semakin baik.

Kecepatan penanganan kasus korupsi berbeda-beda karena harus mengikuti tahapan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Tahapan ini mau tak mau harus dilewati, sehingga tidak melanggar SOP yang ada. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)