TAG
Pulau di Anambas
-
Pulau di Anambas yang diisukan dijual tersebut diposting lewat situs https://www.privateislandsonline.com. Gubernur Kepri Ansar Ahmad respons hal ini
Selasa, 24 Juni 2025
-
Tak cuma di Anambas Kepri, ada 7 pulau di Indonesia lainnya yang ditawarkan di situs private island online, baik untuk dijual atau disewakan di 2025
Rabu, 18 Juni 2025
-
KKP melalui Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto tegaskan, empat pulau di Anambas tak diperjualbelikan
Rabu, 18 Juni 2025
-
BPN Anambas mengakui telah menerbitkan10 sertifikat Hak Guna Bangunan atas dua pulau di Anambas yang diisukan dijual di situs asing
Rabu, 18 Juni 2025
-
DPMPTSP Anambas, Yoki Ismed menyebutkan, ada empat pulau yang sebenarnya masuk dalam situs jual beli private island. Namun ada 2 pulau mencuat
Rabu, 18 Juni 2025
-
Heboh penjualan pulau di Anambas di situs asing, Pemkab cek kebenaran informasinya, bagian dari berita populer hari ini, Selasa (17/6)
Selasa, 17 Juni 2025
-
Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura tanggapi tegas isu penjualan pulau di Anambas yang diposting di situs https://www.privateislandsonline.com
Selasa, 17 Juni 2025
-
Wakil Ketua DPRD Anambas, Rocky Hasudungan Sinaga desak Pemkab untuk memastikan kebenaran informasi penjualan pulau di Anambas di situs asing
Selasa, 17 Juni 2025
-
Tanggapi kabar penjualan pulau di Anambas, Wabup Anambas Raja Bayu mengatakan pihaknya lagi cek kebenaran informasi itu dan telusuri pemilik pulau
Selasa, 17 Juni 2025
-
Kepala BP2D Kepri Doli Boniara telah melaporkan informasi penjualan pulau di Anambas di situs asing itu ke Gubernur Kepri, Bupati Anambas hingga BIN
Senin, 16 Juni 2025
-
Terkait kabar penjualan pulau di Anambas ini, DPRD akan mengundang Pemkab Anambas untuk membahas kebenaran informasi ini.
Rabu, 10 Februari 2021
-
Sekdaprov Kepri akan menyurati Pemkab Anambas untuk meminta klarifikasi terkait pulau yang berstatus di jual dalam situs di internet itu.
Rabu, 10 Februari 2021
-
Tenaga ahli tim percepatan pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas, M. Fadhil Hasan mendesak Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah
Jumat, 5 April 2019
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved