DPRD Kepri Bakal Panggil BKAD, Wahyu Wahyudin Kaget Pemprov Bakal Lelang Pengelolaan Gurindam 12

Mekanisme tender langsung oleh Pemprov Kepri dan tanpa melibatkan Badan Lelang Negara, serta sejumlah instansi lain.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen  dimulai sejak 28 Agustus 2025 hingga 15 September 2025 di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepri, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri.

Lelang pengelolaan kawasan Gurindam 12 Kota Tanjungpinang ini ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah Negara /Daerah (BUMN/BUMD) termasuk swasta, kecuali perorangan yang berbadan hukum.

Langkah ini membuat pro kontra dari warga Tanjungpinang.

Satu di antaranya adalah Odi warga Tanjungpinang. 

Odi tidak setuju dengan hal tersebut.

Ia menilai, jika lelang ini sudah diambil alih swasta atau BUMN lainnya tentu akan berubah mekanisme di sana.

"Masuk di area tersebut pasti bayar dan tidak gratis lagi," kata Odi, Minggu (7/9/2025).

Sementara di lokasi itu, selama ini menjadi tempat masyarakat melepas lelah usai seharian bekerja. 

"Jika masuk di area Gurindam 12 tepi laut dikenakan biaya, kemungkinan lokasi itu bakal sepi dari pengunjung," akunya. 

Dia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk mengkaji ulang lelang tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Venni Meitaria Detiawati saat dikonfirmasi belum menjawab pertanyaan dari wartawan. 

Pengiriman pesan via chat dan telpon WhatsApp pada Minggu (7/9) belum ia jawab. (TribunBatam.id/Ronnye Lodo Laleng)