BATAM TERKINI

Pernah Diperiksa dalam Kasus Suap Dana Perimbangan, Begini Penjelasan KPK Terkait Bupati Karimun

Bupati Karimun Aunur Rafiq pada Senin (27/8/2018) pernah dipanggil KPK sebagai saksi tersangka Yaya Purnomo. Menyusul, nama daerah Karimun ada terdap

Pernah Diperiksa dalam Kasus Suap Dana Perimbangan, Begini Penjelasan KPK Terkait Bupati Karimun
tribunbatam.id/leo Halawa
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Febri Diansyah melakukan lawatan kerja di Batam, Selasa (6/8). Ia mengisi acara yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam di Uniba. Bertajuk "Apresiasi Jurnalis Lawan Korupsi" 

TRIBUNBATAM.id,  BATAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus melakukan upaya pencegahan korupsi. Tidak hanya itu,  juga melakukan  penindakan kepada mereka yang merugikan negara tersebut.

Seperti kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN 2018. KPK menangkap pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo tahun 2018 lalu. Pada kasus ini,  menyeret beberapa daftar panjang kepala daerah.

Yaya menerima suap senilai Rp 300 juta dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Uang tersebut merupakan bagian terpisah dari suap yang diterima anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono sebanyak Rp 2,8 miliar. Amin divonis 8 tahun penjara dalam kasus ini.

Dalam kasus ini,  Bupati Karimun Aunur Rafiq pada Senin (27/8/2018) pernah dipanggil KPK sebagai saksi tersangka Yaya Purnomo. Menyusul,  nama daerah Karimun ada terdapat dalam pemeriksaan itu. Lalu bagaimana kelanjutan Aunur Rafiq sebagai saksi? 

KPK Belum Izinkan Jenguk Gubernur Kepri, Isdianto Rindukan Nurdin Basirun dan Ingin Jumpa Duluan

Mangkir Dipemeriksaan KPK, Pengusaha Kock Meng Dicegah ke Luar Negeri

Jubir KPK ke Batam, Ajak Jurnalis Kota Batam Bekerja Sama Lawan Korupsi

Tak Lolos Seleksi Capim KPK, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan Pesan Kepada Laode M Syarif

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  RI Febri Diansyah saat melakukan lawatan kerja di Batam,  Selasa (6/8/2019) mengatakan,  KPK tidak terburu-buru untuk menentukan status seseorang.

"Ya, dulu sebagai saksi. Perkara yang menjerat Yaya Purnomo sudah divonis. Untuk kasus ini tentu kami buka data lagi untuk menjelaskan. Pada prinsipnya,  KPK fokus pada praktik korupsi yang merugikan negara," katanya.

Pemanggilan itu menambah panjang daftar kepala daerah yang diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus yang telah menjerat pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

Selain Aunur, penyidik KPK juga memanggil pegawai BPK RI, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun, Abdullah, serta pegawai BPK RI, Arief Fadilah.

Menurut Febri, keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Yaya Purnomo.

Sebelumnya, terkait perkara ini, tim KPK telah memanggil Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, Bupati Labuhan Batu Utara, Khaerudinsyah Sitorus, Wali Kota Tasikmalaya yang juga merupakan kader PPP, Budi Budiman, Bupati Kampar Aziz Zaenal, Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, Wali Kota Dumai, Zulkifli, Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas, Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. 

Pada perkara itu, KPK juga telah memeriksa Ketum Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy alias Romy dan anggota Komisi IX DPR dari PPP, Irgan Chairul Mahfiz, dan Wabendum PPP, Puji Suhartono.

Terakhir, Mantan Pegawai Kementerian Keuangan Yaya Purnomo divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. Yaya juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider kurungan 1 tahun 15 hari.

Lawatan Febri Diansyah ke Batam, untuk menggandeng jurnalis memberantas korupsi. Karena korupsi menurut Febri dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.(tribunbatam.id/leo halawa) 

 
Penulis: Leo Halawa
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved