Soal Perppu KPK, Taufiequrachman Ruki: Presiden Jokowi Sudah Punya Komitmen, Tapi Dipatahkan DPR
Dia mengatakan Presiden telah menginisiasi penerbitan Perpu KPK. Namun, upaya itu gagal karena banyak anggota dewan yang menolak.
lihat foto
Soal Perppu KPK, Taufiequrachman Ruki: Presiden Jokowi Sudah Punya Komitmen, Tapi Dipatahkan DPR
TRIBUNBATAM.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak serius ingin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK.
Namun anggapan tersebut dibantah oleh Mantan Komisioner KPK Taufiequrachman Ruki.
Dia mengatakan Presiden telah menginisiasi penerbitan Perpu KPK. Namun, upaya itu gagal karena banyak anggota dewan yang menolak.
"Ternyata presiden Jokowi sudah memiliki komitmen (menerbitkan Perpu), namun dipatahkan DPR. Berarti DPR yang tidak punya komitmen," kata Taufiequrachman Ruki di Galeri Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2019).
"DPR adalah kepanjang tanganan partai politik berarti, partai politik yang tidak memiliki komitmen," lanjutnya.
Menurutnya, kejadian ini membuat publik dan rakyat beranggapan Presiden tidak berkomitmen serius terhadap pemberantasan korupsi.
• Presiden Jokowi Bisa Dilengserkan Jika Terbitkan Perppu KPK, Ini Penjelasan Pakar Hukum
• Di ILC, Abdullah Hehamahua Sebut Pelemahan KPK Salah Jokowi, Reaksi Karni Ilyas Mengejutkan
• KPK Periksa 6 Saksi Kasus Suap Nurdin Basirun
Setelah itu, Taufiequrachman Ruki mengakatan, keberhasilan pemberantansan korupsi tergantung pada kuat atau tidaknya komitmen seorang pemimpin.
Dia mendorong Presiden segera menerbitkan Perppu KPK untuk membuktikan kesungguhannya.
"Sebaiknya Presiden segera mengeluarkan Perppu, segara undang-undang ini diundangkan," ujarnya.
Menurutnya, penerbitan Perppu KPK, selain merehabilitasi nama Presiden, itu juga berfungsi untuk memperbaiki kelemahan yang ditimbulkan alibat adanya UU KPK hasil revisi.
Dia beranggapan penerbitan Perppu KPK merupakan jalan tengah terbaik.
"Menurut saya Perppu ini memperbaiki undang-undang hasil revisi, jadi kelemahannya kita perbaiki," kata Taufiequrachman Ruki.
Jokowi harus hati-hati
Presiden Jokowi diminta tidak meniru kegagalan dalam era pemerintahan sebelumnya ketika mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
