Breaking News:

DEMO BURUH BATAM

Selesaikan Persoalan UMS, DPRD Batam Dorong Pembuatan Ranperda UMSK

DPRD Batam berjanji akan mendorong dibuatnya ranperda untuk menyelesaikan persoalan Upah Minimum Sektoral di Batam

Penulis: | Editor: Dewi Haryati
TRIBUNBATAM.ID/ALAMUDIN HAMAPU
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dan Anggota Komisi IV DPRD kota Batam, Mochamad Mustofa saat menemui para buruh saat aksi Senin (20/1/2020) 

Menurut Adi, seorang buruh di sana, mengatakan, dengan adanya kawat berduri terkesan aksi damai mereka dianggap sebagai potensi keributan.

"Padahal gedung DPRD itu adalah rumah aspirasi rakyat. Kenapa musti dikasih kawat berduri. Kalau misalkan itu di kantor pemerintah kota atau provinsi masuk akal. Atau misalkan kami ini berpotensi membuat keributan, ini murni aspirasi dan damai. Kami menilai suatu yang berlebihan. Jadi kesannya kami ini buat rusuh, padahal tidak," ujar Adi.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto ketika diminta tanggapan mengatakan, sempat juga heran dengan adanya kawat berduri di pintu gerbang.

Menurut Nuryanto, buruh atau masyarakat lain silakan menyampaikan aspirasi.

Karena sejatinya, gedung DPRD itu adalah milik rakyat.

 Gelar Demo, Ini Isi Tuntutan Serikat Buruh, Termasuk Minta Ada PHI di Batam

"Tapi kami menghargai polisi dalam hal ini. Kalau dari kami, ya silakan saja masuk ke gedung ini. Kita duduk bareng, diskusikan bersama apa yang menjadi aspirasi. Kami tak melarang, karena itu juga amanah undang-undang," ujar Nuryanto

Sementara itu, Kasat Sabhara Polresta Barelang Kompol Firdaus ketika diminta tanggapan membantah tudingan itu. Ia mengatakan, polisi melakukan pengamanan itu untuk mencegah hal yang dapat mengganggu kamtibmas di gedung tersebut.

"Tidak demikian. Kita hanya mengamankan. Tapi kami akan bicarakan dengan pimpinan dulu soal itu," ujar Firdaus. 

DPRD dan Pemko Batam Siap Teruskan Aspirasi 

Usai menggelar orasi di depan gedung DPRD Kota Batam, akhirnya perwakilan buruh masuk ke ruang rapat DPRD.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto juga dihadiri Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad.

Menurut Nuryanto, apapun yang menjadi keluhan buruh di Batam akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Nantinya, surat tuntutan buruh tersebut dikirim bersama.

"Soal kebijakan Omnibus law, menolak kenaikan BPJS Kesehatan, kenaikan gas elpiji tiga kilogram kami siap lanjutkan ke pemerintah pusat. Karena memang itu ada kebijakan di pemerintah pusat," ujar pria yang biasa disapa Cak Nur itu, Senin (20/1/2020).

Hal yang sama juga diucapkan Amsakar Achmad.

Menurut Amsakar, apa yang menjadi seruan buruh tersebut, akan disampaikan ke pemerintah pusat.

Karena Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Kami bukan buang badan soal itu. Untuk aspirasi teman teman semua, kami pastikan sampaikan ke pemerintah pusat. Bagiamana reaksinya, tentu sama sama kita menunggu," kata Amsakar.

Sementara buruh, meminta pemerintah dan DPRD Kota Batam segera menyampaikan aspirasi itu. Sebab, menurut mereka tuntutan itu sangatlah penting.

Ini Isi Tuntutan Serikat Buruh

Buruh Batam menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Batam, Senin (20/1/2020) dengan membawa sejumlah tuntutan.

Selain tuntutan untuk penolakan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law dan memperjuangkan upah minimum sektoral (UMSK) Batam 2020, buruh Batam juga punya permintaan lain.

Yakni, meminta pemerintah agar membuka Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kota Batam.

"Karena PHI sekarang yang ada di Tanjungpinang akan dipindahkan ke daerah Senggarang. Ini akal-akalan pemerintah. Senggarang jauh dari lokasi saat ini. Semakin dijauhkan. Padahal asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Saat ini, kita desak pemerintah agar membuat adanya PHI di Kota Batam. Ini adalah hak kita," teriakan pentolan FSPMI Kota Batam, Suprapto. 

Polisi Pasang Kawat Berduri

Hari ini, Senin (20/1/2020) buruh dari sejumlah serikat menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kota Batam, Senin (20/1/2020).

Untuk menyambut para tamu tersebut, polisi pun menyiapkan pengaman untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

Tak cuma memasang kawat berduri di gerbang gedung DPRD, polisi juga sudah menyediakan mobil pengendalian massa dan mobil gas air mata.




Dalam aksi itu, terlihat juga beberapa perwira menengah Polda Kepri.

Di antaranya, Direktur Sabhara Polda Kepri Kombes Pol Anzari Malatua Sinaga, Dir Intelkam Polda Kepri Kombes Pol Asep Ruswanda, Kasat Brimob Polda Kepri Kombes Pol Christiyanto Goetomo dan beberapa lainnya.

Para buruh itu tidak langsung masih ke dalam halaman gedung wakil rakyat.

Mereka justru berdiri di depan jalan raya yang berhadapan dengan kantor Walikota Batam dengan gedung DPRD Batam.

(TribunBatam.id/alamudin hamapu/leo halawa)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved