Info Lengkap dan Regulasi Pemblokiran STNK, Segera Berlaku untuk Kendaraan Penunggak Pajak
Pemilik kendaraan yang menunggak pajak minimal dua tahun siap-siap Surat Tanda Nomor Kendaraann (STNK) tidak teregistrasi
lihat foto
Info Lengkap dan Regulasi Pemblokiran STNK, Segera Berlaku untuk Kendaraan Penunggak Pajak
TRIBUNBATAM.ID - Pemilik kendaraan yang menunggak pajak minimal dua tahun siap-siap Surat Tanda Nomor Kendaraann ( STNK ) tidak teregistrasi.
Pemblokiran STNK akan segera berlaku otomatis bagi kendaraan menunggak pajak dua tahun atau lebih.
Baca juga: Cara Sederhana Cek Keaslian STNK, Perhatikan 3 Poin Utama Ini
Baca juga: Telat Bayar Pajak Tahunan? Begini Cara Aktifkan Kembali Masa Berlaku STNK
Dengan kata lain, kendaraan yang menunggak pajak dua tahun atau lebih dianggap bodong karena surat-suratnya sudah diblokir pemerintah.
Saat ini aturan yang sudah disahkan sejak tahun 2012 lalu itu memasuki tahap pemberian informasi kepada masyarakat atau sosialisasi.
Baca juga: BEREDAR Info Razia STNK di Batam Rabu (22/1) Lewat WA, Petugas Sebut Hoaks, Ini Penjelasannya
Baca juga: Dua Pengungsi Afganistan Terjaring Razia di Bintan, Motor Pinjam, STNK dan SIM Tak Ada
Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Martinus Aditya mengatakan, penerapan aturan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor masih menunggu petunjuk dari Korlantas.
Baca juga: Begini Cara Mengurus dan Biaya Resmi Penerbitan STNK Baru
"Ini masuk tahap sosialisasi kepada masyarakat, tapi kalau untuk pelaksanaannya masih menunggu juklak dan juknisnya," kata Martinus kepada Kompas.com, Senin (26/10/2020).
Martinus menambahkan, aturan mengenai pemblokiran STNK tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor).
Baca juga: NAIK Satria Fu Tanpa Plat Motor & STNK, Ini Awal Mula Terbongkarnya Aksi Komplotan Pelaku Curanmor
Baca juga: STNK Mati 2 Tahun Data Kendaraan Dihapus, Jadi Bodong dan Barang Rongsokan
"Dalam pasal 1 ayat 17 dijelaskan bahwa penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri," ujarnya.
Selain itu, dalam Undang-Undang yang sama di pasal 110 juga dijelaskan mengenai dasar adanya pemblokiran STNK.
Baca juga: MIRIP SIM, Nanti STNK Bakal Dicetak Berbentuk Kartu, Apa Istimewanya?
Dalam pasal 110 ayat (1) dikatakan Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas dasar:
a. permintaan pemilik Ranmor;
b. pertimbangan pejabat Regident Ranmor; atau
c. pertimbangan pejabat yang berwenang di bidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum.
Kemudian dalam pasal 114 ayat (1) disebutkan bahwa Penghapusan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan memberikan catatan atau tanda cap stempel “DIHAPUS” pada Kartu Induk dan Buku Register pada Regident Ranmor Kepemilikan dan Pengoperasian Ranmor, pada pangkalan data komputer, serta pada fisik BPKB dan STNK Ranmor yang dihapus.
Baca juga: Sering Abaikan Bayar Pajak STNK ? Hati-Hati STNK Mati, Siap -Siap Dipenjara atau Denda Setengah Juta
Baca juga: STNK Hilang? Ini 6 Syarat Pembuatan STNK Baru
"Ayat (2) Registrasi Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali," tuturnya.
Sementara itu beberapa pemerintah daerah di Indonesia siap menghapus denda pajak kendaraan bermotor ( PKB ).
Baca juga: Sering Abaikan Bayar Pajak STNK ? Hati-Hati STNK Mati, Siap -Siap Dipenjara atau Denda Setengah Juta
Dengan demikian, pemilik kendaraan yang menunggak tak perlu membayar denda, namun cukup pokoknya saja.
Sayangnya, relaksasi atau keringanan ini tak berlaku untuk wilayah DKI Jakarta.
Padahal, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI rutin melakukan penghapusan denda jelang akhir tahun.
Ketika mengkonfirmasi soal pemutihan denda pajak kendaran bermotor, Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) DKI Jakarta Mohammad Tsani mengatakan, bila memang saat ini Jakarta tak memberlakukan hal tersebut.
"Tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, kemudian tantangan terkait penerimaannya (pajak) juga beda.
Baca juga: Cowok Sejati Gak Punya TIK TOK, Tapi Punyanya SIM, STNK, dan Buku Nikah
Baca juga: Jadwal Pemutihan Denda Pajak Kendaraan 2020 di 6 Provinsi, Berlaku untuk Perorangan dan Perusahaan
DKI sebelumnya sudah rutin memberikan keringanan dan kita tidak ingin hal itu menjadi sebuah rutinitas bagi orang yang tidak tertib pajak," ucap Tsani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/10/2020).
Lebih lanjut Tsani menjelaskan, adanya rutinitas pemutihan denda pajak PKB di Jakarta yang biasa dilakukan akhir tahun, kerap dimanfaatkan sebagian wajib pajak untuk menunda kewajibannya.
Baca juga: Setelah Pemutihan Pajak, Siap-siap Razia Kendaraan Ditingkatkan
Hal tersebut diklaim justru menjadi sebuah kebiasaan yang buruk.
Selain itu juga tidak adil bagi pemilik kendaraan lainnya yang memang secara patuh untuk melakukan pembayaran PKB.
"Intinya kita tidak ingin justru orang menunda, karena selama ini yang terjadi demikian.
Pajaknya mati, bukan dibayarakan justru sengaja ditahan sampai akhir tahun karena memang ada pemutihan," ujar Tsani.
Baca juga: Hoaks Pemutihan SIM Guncang Karimun, Begini Penjelasan Kasatlantas!
Baca juga: BREAKINGNEWS: Pemprov Kepri Terbitkan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan per 4 Mei! Ini Benefitnya!
"Adanya diskon pajak atau pemutihan di akhir tahun juga tidak adil dan tak mengedukasi, karena prinsipnya kita justru memberikan diskon bagi yang tidak tertib dan menunda, sementara yang rajin, tepat waktu, malah tidak dapat apa-apa, kasarnya seperti itu.
Jadi untuk sekarang DKI tidak ada," kata dia.
Baca juga: Warga Serbu Kantor Samsat Urus Pemutihan Denda Pajak Kendaraan, Petugas sampai Mabok
.
.
.
(*)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Blokir STNK Segera Berlaku, Pelajari Regulasinya
