Gubernur Kepri Minta TPID Jaga Inflasi Tetap Rendah dan Stabil

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memimpin rapat pengendalian inflasi diseluruh Kepri dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kepri tahun 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Haris Batam oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri.

Sedangkan Gubernur Kepri mengikutinya melalui fasilitas zoom meeting dari ruang kerjanya di lantai 4, kantor Dompak, Tanjungpinang, Senin (11/10/2021).

Capacity Building TPID Kepri ini, kata Gubernur Kepri untuk menambah wawasan dan kompetensi terkait pengendalian inflasi TPID se-Kepri.

Gubernur Kepri mengatakan, perekonomian Kepri di tahun 2021 ini telah tumbuh sebesar 6.9 persen (year on year), masih di bawah pertumbuhan perekonomian nasional yang 7.07 persen.

Baca juga: Gubernur Kepri Ingin Ormas Bersinergi Pulihkan Sosial Ekonomi Masa Pandemi Covid-19

Baca juga: Gubernur Kepri: Batam dan Bintan Sangat Siap Terima Turis Mancanegara

"Pandemi Covid-19 mempengaruhi perkembangan perekonomian di Kepri juga berdampak pada terjadinya inflasi.

Dikarenakan daya beli masyarakat yang terus menurun sehingga roda perekonomian jadi melambat," terang Gubernur Kepri dalam kesempatan itu.

Turunnya daya beli dan pengalihan belanja masyarakat untuk kebutuhan primer saja, lanjut Gubernur, semakin membuat roda usaha makin melambat.

Sehingga banyak usaha yang menghentikan kegiatannya karena tidak sanggup mempertahankan profitabilitas.

Provinsi Kepri sendiri merupakan daerah kepulauan dan bukan daerah penghasil komoditi bahan pangan sehingga sebagian besar bahan pangan didatangkan dari luar daerah Kepri.

Komoditi yang sering memberikan andil besar sebagai penyumbang inflasi di Kepri antara lain beras, sayur, cabai, telur ayam dan daging.

Atau sebagian besar merupakan komoditas bahan pangan yang didatangkan dari daerah lain, baik dari Sumatra maupun Pulau Jawa.

Baca juga: Gubernur Kepri Buka Rakorda  BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau 2021

Baca juga: Gubernur Kepri Bagi-bagi Bibit Durian di Bintan, Ini Harapannya

Adapun kondisi inflasi di Provinsi Kepri pada September tahun 2021 tercatat sebesar 0,31 persen, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar -0,08 persen.

Sasaran inflasi Kepri 2021 berdasarkan RPJMD Provinsi Kepri sebesar 3,5 ± 1 persen.

Sedangkan kondisi dari Januari sampai dengan Juli 2021 secara kumulatif, Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,52 persen (ytd) atau 2,07 persen (yoy).

"Selama masa pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2021, Kepri telah mengalami beberapa bulan deflasi.

Hal ini bukan mencerminkan terjadinya penurunan harga melainkan lebih dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat dan rendahnya demand barang dan jasa," ujar Gubernur.

Untuk mengendalikan inflasi di Kepri, Gubernur berharap agar TPID fokus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok. Untuk itu perlu lebih banyak kerja di lapangan/daerah untuk mengatasi kendala produksi dan distribusi.

Selain itu, TPID harus proaktif mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.

"Upaya-upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi disertai adaptasi pemanfaatan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu sampai hilir termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan," katanya.

Baca juga: Istri Gubernur Kepri Temui Pengurus BMKT Karimun, Harapkan Sinergitas Daerah

Baca juga: Konsul Amerika Serikat untuk Sumatra Temui Gubernur Kepri, Terkesan dengan Teh Tarik

TPID juga agar melakukan monitoring indikator utama perekonomian daerah secara realtime, serta melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi rantai nilai lokal (Local Value Chain), sebagai strategi baru dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Terakhir, kata Gubernur, kunci dari pengendalian inflasi adalah berpedoman pada 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Hal ini pun jika tidak ditambah dengan unsur Kesadaran dari kepala daerah dan jajarannya tentang pentingnya pengendalian inflasi maka dipastikan tidak akan ada implementasi kebijakan program 4K, dan jika pun ada maka program 4K tersebut tidak akan berjalan seperti yang diharapkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Wilayah Kepri Musni Hardi K. Atmaja mengatakan, kerja pokok TPID adalah menjaga agar inflasi daerah bisa tetap rendah dan stabil sehingga daya beli masyarakat bisa dijaga.

Secara umum, kata Husni, TPID Kepri dinilai telah berhasil mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilihat dari tren yang semakin rendah sejak tahun 2017 di angka 4.02 peren.

Baca juga: Layanan Tes Antigen di Klinik Nagoya Batam Sepi, Dampak Kebijakan Gubernur Kepri?

Baca juga: Gubernur Kepri tak Ingin Gegabah Buka Travel Bubble, Cemaskan Masuknya Varian Baru

Kemudian 2018 turun di angka 3.47 persen, kemudian turun lagi menjadi 2.03 persen di 2019 dan terakhir menjadi 1.10 persen.

"Inflasi yang terjadi di Kepri dipengaruhi oleh faktor menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID19.

"Kita harus tetap bersyukur, karena walaupun ditengah pandemi covid-19.

Namun tingkat inflasi di Kepri masih bisa tetap terkendali," tutupnya.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Kepri