Sidang Korupsi Apri Sujadi cs Bakal Digelar di PN Tanjung Pinang, KPK: Sudah Tahap II

KEPRI, TRIBUNBATAM.id - Sidang kasus korupsi terhadap Bupati Bintan nonaktif, Apri Sujadi serta Kepala BP Kawasan Bintan, Mohad Saleh Umar akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Kepastian ini setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan tahap II kepada tim jaksa, Kamis (9/12).

Tim jaksa pun menyatakan berkas tersebut lengkap serta segera disidangkan.

Apri Sujadi dan Mohd Saleh Umar sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK pada Kamis (12/8/2021).

Keduanya ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

Baca juga: Usut Korupsi Apri Sujadi, KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Batam, Siapa Dia?

Baca juga: Ketika Kejati Kepri Diminta Usut Tuntas Kasus Korupsi Natuna hingga Tanjung Pinang

Sejumlah pihak sebelumnya telah diminta keterangannya oleh penyidik KPK sebelum penetapan dua tersangka ini.

Sejumlah kantor Pemkab Bintan hingga gudang milik pengusaha di kawasan Tanjunguban, Kabupaten Bintan ikut digeledah dengan pengamanan ketat polisi.

"Setelah Tim Jaksa mempelajari kelengkapan berkas perkara tersangka AS dan kawan-kawan disimpulkan telah lengkap, maka Kamis kemarin telah diserahkan berkas ke tim jaksa," ujar Juru bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, Jumat (10/12/2021).

Ali Fikri menjelaskan, bahwa penahanan dilanjutkan lagi oleh tim jaksa untuk 20 hari kedepan sampai 28 Desember 2021.

Apri Sujadi saat ini berada di Rutan KPK pada gedung Merah Putih.

Sementara Mohd Saleh Umar ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1," ucapnya.

Persidangan pun direncanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

"Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor dilaksanakan dalam waktu 14 hari disertai dengan surat dakwaan dan berkas perkara," ujarnya.

Baca juga: Aparatur Desa dalam Pusaran Korupsi, Kejari Bidik Dugaan Korupsi Libatkan Mantan Kades

Baca juga: Kepala Puskesmas Sei Lekop Jadi Tersangka Kasus Insentif Fiktif Tenaga Kesehatan

DPRD Terseret Pusaran Korupsi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya memanggil anggota DPRD di Kepri.

Ini terkait proses hukum yang menjerat Bupati Bintan nonaktif, Apri Sujadi dan Mohd Saleh Umar.

Keduanya terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018 dengan Tersangka Bupati Bintan Non Aktif Apri Sujadi dan Saleh Umar.

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (12/8/2021).

KPK memprediksi kerugian Negara yang ditimbulkan oleh keduanya ditaksir mencapai Rp 250 Miliar

Penyidik KPK sebelumnya memanggil anggota DPRD Bintan, Muhammad Yatir di Gedung Merah Putih Jakarta, Rabu (1/12).

Selain Yatir, Direktur PT Yofa Niaga Pastya, Yhordanus juga diminta keterangannya sebagai saksi di gedung Merah Putih KPK.

Muhammad Yatir sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK, Selasa (6/4).

Anggota DPRD Bintan periode 2019-2024 itu diminta datang oleh penyidik KPK di Balai Antan Seladang Polres Tanjungpinang.

Baca juga: KPK Tambah Masa Penahanan Bupati Kuansing Nonaktif Andi Putra 40 Hari Ke Depan

Baca juga: Dua Puskesmas di Bintan Masuk Radar Kejari, Terkait Dugaan Korupsi Insentif Nakes

Kini, penyidik KPK akan memanggil anggota DPRD Batam, Hendra Asman sebagai saksi.

Pemanggilan ini disampaikan Jurubicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

"Kami telah mengirim surat kepada Hendra Asman anggota DPRD Batam untuk hadir sebagai saksi," ucapnya, Senin (6/12/2021).

KPK menjadwalkan pemanggilan Hendra Asman pada Rabu (08/12/2021) di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.(TribunBatam.id/Endra Kaputra)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Korupsi di Bintan