China Disebut Lancarkan Jebakan Utang ke Negara Miskin, Tiongkok Bereaksi Keras!

TRIBUNBATAM.id - China tak hanya dikenal akan militernya yang dikenal tangguh.

Negara pimpinan Xi Jinping sedang disorot dengan tuduhan serius tentang skema kebijakan ekonominya.

Bahkan intelijen dan negara barat meminta sejumlah negara untuk mewaspadai skema jebakan utang China berbalut investasi yang terus digencarkan China.

Meski pada akhirnya otoritas pemerintah Beijing membantah tuduhan yang menurutnya tidak berdasar itu.

Seperti yang terjadi belum lama ini, tuduhan jebakan utang China ke sejumlah negara di benua Afrika.

Konsul Jenderal China di Lagos (Nigeria), Chu Maoming menegaskan jika tudingan tersebut dinilai tidak berdasar.

Baca juga: Nasib Olimpiade Beijing 2022 di China, Dewan Imam Global Ikut AS Sampai Keluarkan Seruan

Baca juga: Bahagia Tahun 2022, Ramalan Kuno China Sebut 8 Shio Sukses di Segala Bidang

Menurutnya, pemerintah China sama sekali tak menggunakan instrumen bantuan utang untuk mendesain diplomasi perangkap utang di Afrika.

Kata dia, utang dari China tak begitu mendominasi di Afrika.

Utang terbesar negara-negara Benua Hitam justru lebih banyak disumbang lembaga keuangan internasional.

"Jika kita merinci utang negara-negara Afrika, sebesar lebih dari dua per tiga berasal dari lembaga keuangan internasional dan kreditor komersial. Mereka yang lebih bertanggung jawab terkait keringanan utang," ujar Maoming dilansir dari The Guardian, Selasa (20/10/2020).

Perangkap atau jebakan utang (debt trap) sendiri mengarah pada negara pemberi utang atau kreditor yang dengan sengaja memperpanjang kredit karena negara debitur mengalami kesulitan keuangan untuk membayar pinjaman yang jatuh tempo.

Namun perpanjangan masa kredit biasanya mengandung syarat tertentu seperti negara kreditor mendapatkan konsesi ekonomi, bahkan politik, di negara debitur.

Untuk menjembatani kerja sama ekonomi di sana, China membentuk Forum on China-Africa Cooperation atau FOCAC.

Bentuk bantuan China dalam FOCAC diklaim saling menguntungkan.

"Mengenai tuduhan palsu yang dibuat beberapa negara dan media terhadap China, saya ingin menunjukan bahwa bukanlah China yang memasang jebakan utang untuk Afrika. Dan China dengan tegas menolak label tersebut," tegas Maoming seperti diberitakan Kompas.com.

Baca juga: Ada Lawan? China: Kami akan Terus Memodernisasi Persenjataan Nuklir

Baca juga: Tiongkok, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat Asal Impor Batam, China Catat Terbesar

Menurut dia, justru lembaga keuangan dan negara kreditor lain yang melancarkan diplomasi jebakan utang dengan memberikan kredit namun dengan maksud terselubung.

Maoming sendiri tak secara eksplisit menyebut negara-negara kreditor tersebut.

Tak hanya ekonomi, banyak kerja sama China dengan Afrika di berbagai bidang yang difasilitasi dari FOCAC dan tentunya saling menguntungkan.

"Beberapa tahun yang lalu, ketika menangani masalah utang Afrika, negara-negara tertentu memasang banyak ikatan politik dan menetapkan standar dan ambang batas yang sulit dipenuhi oleh banyak negara Afrika. Upaya mereka untuk mencampuri Afrika dengan memanfaatkan masalah utang telah banyak dikritik oleh negara-negara Afrika. China tidak pernah absen dalam hal mendukung Afrika. China akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara Afrika serta menyelesaikan masalah utang melalui konsultasi persahabatan," kata Maoming lagi.

Ia melanjutkan, pemerintah China seringkali dituduh memiliki agenda terselubung dari pinjaman-pinjaman yang dikucurkan di Afrika.

Padahal, banyak negara yang sudah terbantu dengan utang dari negaranya.

“Dua puluh tahun sejak didirikan, FOCAC telah melakukan perjalanan yang luar biasa. Di bawah upaya bersama yang dilakukan oleh China dan Afrika selama dua dekade terakhir, FOCAC telah tumbuh menjadi lembaga yang penting dan dinamis bagi China dan Afrika untuk melakukan dialog kolektif serta mekanisme yang efektif untuk kerja sama praktis, dan mewakili bendera penting bagi Selatan," ucap dia.

Pemberian utang negara itu kepada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat tiga kali lipat selama satu dekade terakhir.

Totalnya mencapai 170 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2,446 triliun pada akhir 2020.

Namun, komitmen utang China kemungkinan lebih besar dari jumlah itu.

Cadangan devisa China pun disebut-sebut merupakan yang terbesar di dunia.

Baca juga: China Bidik Pulau Bintan Kepri, Kucurkan Dana USD 1,76 Miliar Garap Bisnis Strategis

Baca juga: Ambisi China Garap Proyek Matahari Buatan Selain Militer dan Ekonomi

Pada bulan Desember 2021 lalu, cadangan devisa China naik melebihi perkiraan.

Data resmi yang dilansir Reuters pada Jumat (7/1/2022) menyebutkan, cadangan devisa China bertambah US$ 27,78 miliar menjadi US$ 3,25 triliun pada Desember 2021.

Jumlah cadangan devisa China ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan senilai US$ 3,23 triliun dalam jajak pendapat analis Reuters dan US$ 3,22 triliun pada November 2021.

Akibat Aksi Keras China China tercatat memegang 62,64 juta troi ons emas halus pada akhir Desember 2021, tidak berubah dari akhir November 2021.

Nilai cadangan emas ini naik menjadi US$ 113,13 miliar dari US$ 113,03 miliar.

Riset yang diadakan AidData, lembaga pembangunan internasional di William & Mary University di Amerika Serikat (AS), menemukan bahwa 50% persen pinjaman China ke negara-negara berkembang tidak dicantumkan dalam statistik utang resmi.

Pinjaman seringkali tidak dimasukkan ke dalam neraca keuangan pemerintah, tapi diarahkan ke perusahaan dan bank milik negara, usaha patungan atau perusahaan swasta, bukan sebagai utang antar pemerintah.

Berdasarkan hasil riset AidData, terdapat lebih dari 40 negara berpendapatan rendah dan menengah yang risiko utangnya kepada pemberi pinjaman dari China lebih dari 10 persen dari total produk domestik bruto (PDB) tahunan sebagai akibat dari utang terselubung ini.

Utang Djibouti, Laos, Zambia, dan Kyrgizstan sama dengan setidaknya 20 persen dari PDB tahunan masing-masing negara tersebut.

Sebagian besar pinjaman dari China digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti jalan, jalur kereta, dan pelabuhan, juga di sektor pertambangan dan energi, berdasarkan Prakarsa Sabuk dan Jalan yang diluncurkan oleh Presiden China Xi Jinping.

Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6) Richard Moore mengatakan, China menggunakan hal yang disebut jebakan utang untuk menggunakan pengaruhnya atas negara-negara lain.

Baca juga: Jejak China di Natuna Sudah Lama, Sampai ke Nusantara Pada Masa Dinasti Tang

Baca juga: CHINA Memang Beda, Tak Cuma Kuat di Militer& Ekonomi, Nyalakan Matahari Buatan Lebih Panas dari Asli

Yang dipersoalkan adalah karena China menyalurkan pinjaman ke negara-negara lain, yang pada akhirnya harus melepaskan kontrol atas aset-aset penting jika gagal membayar utang. Beijing telah lama menepis tuduhan itu.

Satu contoh yang kerap diangkat oleh kalangan penentang China adalah Sri Lanka, yang beberapa tahun lalu memulai proyek pelabuhan besar di Hambantota dengan dana investasi dari China.

Namun proyek miliaran dolar AS dengan menggunakan pinjaman dari China dan kontraktor juga dari China tersebut menyulut kontroversi, dan kesulitan membukukan keuntungan sehingga Sri Lanka terbelit utang yang semakin membengkak.

Akhirnya, pada 2017, Sri Lanka sepakat menyerahkan saham mayoritas 70 persen di pelabuhan itu kepada badan usaha milik negara China Merchants dengan masa sewa 99 tahun sebagai imbalan atas suntikan investasi lebh besar dari China.

Analisis yang dilakukan oleh lembaga kajian Inggris Chatham House tentang proyek mempertanyakan apakah narasi jebakan utang ini benar.

Mengingat kesepakatan itu didorong oleh motivasi politik setempat, dan faktor bahwa China tidak pernah menguasai kepemilikan pelabuhan secara resmi.

Chatham House menggarisbawahi bahwa sebagian besar total utang Sri Lanka bukan kepada para pembeli pinjaman dari China, dan tidak ada bukti bahwa China menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuantungan militer strategis dari pelabuhan.

Meskipun begitu, tak diragukan lagi bahwa keterlibatan China dalam bidang ekonomi di Sri Lanka meningkat selama satu dekade terakhir, dan muncul kekhawatiran jika hal itu dapat digunakan untuk mengusung ambisi politiknya di kawasan.

Ada kasus-kasus pinjaman dari China lain yang terbukti kontroversial. Kontrak-kontraknya dapat menguntungkan China dalam hal aset-aset penting.

Namun tidak ada kasus, di antara ratusan perjanjian pinjaman yang diteliti AidData dan sejumlah lembaga lain, yang menunjukkan kreditor China menyita aset besar karena gagal bayar utang.

Penyaluran Utang China

China tidak mempublikasikan data pinjaman untuk luar negeri, dan mayoritas kontraknya mencantumkan klausul-klausul menjaga kerahasiaan informasi yang melarang peminjam membeberkan isi perjanjian.

Baca juga: Awal 2022 Haru di China, Anak Korban Penculikan Bertemu Ibunya Setelah 33 Tahun Terpisah

Baca juga: Data BPS, Wisman Singapura, China, Malaysia dan AS Banyak ke Batam Selama November 2021

Negara tersebut berpegang pada pandangan bahwa menjaga kerahasiaan sudah menjadi praktik umum dalam kontrak-kontrak utang internasional.

"Perjanjian menjaga kerahasiaan ini umum terjadi dalam pemberian pinjaman komersial internasional. Sebagian besar pemberian pinjaman pembangunan dari China ini pada dasarnya adalah operasi komersial," kata Profesor Lee Jones di Queen Mary University, London.

Mayoritas negara-negara industri besar berbagi informasi tentang aktivitas utang mereka melalui keanggotaan kelompok yang disebut Klub Paris.

China memilih tidak menjadi anggota, tapi dengan menggunakan data World Bank, laporan pertumbuhan pesat pemberian pinjaman dari China dibanding kreditor lain dapat diamati.

China cenderung memberikan utang dengan bunga lebih tinggi dibanding pemerintah negara-negara Barat.

Dipatok sekitar 4 persen, bunga itu hampir sama dengan bunga untuk pasar komersial dan sekitar empat kali lebih tinggi dari bunga pinjaman biasa dari World Bank atau negara-negara seperti Perancis atau Jerman.

Periode pembayaran pinjaman dari China biasanya juga lebih pendek - kurang dari 10 tahun.

Sedangkan utang konsensi dari pihak-pihak lain kepada negara-negara berkembang biasanya sekitar 28 tahun.

Pemberi utang badan usaha milik negara China juga biasanya mengharuskan peminjam menyimpan uang tunai dalam jumlah minimum yang ditetapkan di rekening luar negeri yang dapat diakses oleh pemberi utang.

Baca juga: China Terapkan Cara Ekstrem Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Baca juga: China Makin Berani Klaim Laut Natuna Utara, Indonesia Gandeng Amerika Serikat

"Jika pengutang gagal membayar pinjaman. China dapat dengan mudah menarik dana dari rekening itu tanpa harus menagih utang melalui proses hukum," kata Direktur Eksekutif Aid Data, Brad Parks.

Pendekatan ini jarang digunakan oleh pemberi pinjaman dari Barat.

Bank Dunia mengatakan sejak Mei 2020, lebih dari 10,3 miliar dolar AS telah diberikan oleh G20 dalam bentuk keringanan utang berdasarkan skema tersebut.

Ketika diminta memberikan rincian per negara, Bank Dunia mnegaku tidak bisa memberikan informasi yang diminta.

Pada masa sekarang terdapat prakarsa negara-negara G20 - kelompok negara-negara dengan perekonomian terbesar dan pertumbuhan paling cepat- untuk menawarkan keringanan utang kepada negara-negara miskin untuk membantu mengatasi dampak pandemi covid-19.

China telah mengikuti prakarsa itu dan mengatakan pihaknya telah menyumbangkan pembayaran utang terbanyak dari semua negara yang terlibat dalam prakarsa ini.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Danur Lambang Pristiandaru/Muhmmad Idris) (Kontan.co.id/Khomarul Hidayat)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang China

Sumber: Kompas.com, Kontan.co.id