BATAM TERKINI
KEPRI Terancam Kekurangan Tenaga Guru Jika Semua Pegawai Honorer Dihapus Pemerintah
Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan diberlakukan tahun 2023 bisa menjadi pukulan serius bagi dunia pendidikan di Kepri.
lihat foto
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menghapus pegawai honorer pada November 2023 sangat berdampak pada birokrasi di Provinsi Kepri.
Pasalnya, ada belasan ribu pegawai honorer di daerah ini.
Meskipun ada peluang bagi pegawai honorer tersebut untuk tes CPNS dan PPPK, namun hanya sebagian saja yang lulus.
Sementara, pemerintahan di Kepri yang masih tergolong baru sebagai wilayah pemekaran, saat ini banyak yang mengandalkan tenaga honorer, baik itu bertatus PTT (pegawai tidak tetap), THL (tenaga harian lepas) atau paling mengkhawatirkan adalah ketersediaan guru dan tenaga kesehatan yang masih mengandalkan guru honorer, terutama di daerah pesisir dan pulau-pulau.
Sebab, tidak banyak guru berstatus PNS yang mau menjadi guru di daerah terpencil.
Di Kota Batam saja, saat ini ada sekitar 6.000 pegawai berstatus honorer. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengaku khawatir karena proses seleksi mereka menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dengan dan PNS membutuhkan waktu.
Kemudian, ada pegawai yang tingkat pendidikannya sulit untuk menjadi PPPK dan PNS.
Amsakar menyebutkan, enam ribu pegawai honorer itu melingkupi guru, tenaga medis, petugas kebersihan, petugas di rusun dan lainnya.
"Paling banyak guru dan tenaga medis," kata Amsakar kepada Tribun, Selasa (7/6/2022).
Baca juga: Honorer Dihapus 2023, Ini Tanggapan Tenaga Honorer di Pemkab Karimun
Baca juga: 6.000 Honorer di Batam Terancam Kehilangan Pekerjaan Tahun Depan, Dunia Pendidikan PalingTerdampak
Menurut Amsakar, jika seluruh guru honorer bisa menjadi PPPK, maka persoalan selesai.
Namun jika secara bertahap, maka dikhawatirkan ada sekolah yang tidak dilayani para guru.
Padahal komposisi tenaga honorer terbesar merupakan guru.
“Penerimaan guru dan medis PPPK secara tahunan kan terbatas, sedangkan perkembangan kebutuhan sekolah terus naik.
“Setiap menambah sekolah atau kelas baru, kita butuh guru yang tidak sedikit. Karena itu, rencana ini akan memberikan dampak yang tidak kecil,” jelasnya.
Amsakar meyakini pemerintah pusat dapat mencarikan solusi terbaik dalam menyelesaikan setiap persoalan.
