BATAM TERKINI

KEPRI Terancam Kekurangan Tenaga Guru Jika Semua Pegawai Honorer Dihapus Pemerintah

Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan diberlakukan tahun 2023 bisa menjadi pukulan serius bagi dunia pendidikan di Kepri.

TribunBatam.id/Febriyuanda
Kebijakan penghapusan tenaga honorer yang rencananya akan diberlakukan tahun 2023 bisa menjadi pukulan serius bagi dunia pendidikan di Kepri. Foto: Ilustrasi 

Anwar mengatakan, tenaga honorer di Karimun mampu bersaing dengan ASN lainnya meskipun kadang status pendidikan mereka sulit untuk jadi PPPK atau PNS.

"Di Pukesmas dan rumah sakit banyak tenaga honorer. Kemudian guru dan petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP). Kan tidak mungkin semuanya dipangkas. Bisa kacau pelayanan kesehatan kita nanti,” kata Anwar yang berharap pemerintah pusat mengkaji lebih rinci kebijakan tersebut.

Sementara Kepala Dinas BPKSDM Kabupaten Bintan Edi Yusri juga sepakat penghapusan honorer dilakukan bertahap sesuai dengan kebutuhan. Saat ini, sudah banyak pegawai honorer yang berstatus PPPK, terutama guru.

Tahun 2021 ada 140 orang yang dilantik menjadi guru PPPK tahap I dan 96 orang tahap II. Tahun 2022 ini ada 236 guru PPPK yang dilantik.

"Tahap lll nanti, pembukaan seleksi PPPK direncanakan Bulan Agustus tahun 2022 untuk 516 formasi,"ucap Edi Yusri.

Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengaku pihaknya dihadapkan pada pilihan yang sulit dan serba salah.

Sebagai daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal (3T) dan juga kabupaten kepulauan, keberadaan honorer sangat penting.

"Mana ada orang kota yang mau bertugas di pulau-pulau? Karena itu, pegawai honorer ini sangat penting bagi kita untuk melayani masyarakat pulau,” katanya.

Sementara jumlah PNS di Anambas saat ini 1800 orang, masih belum efektif dan maksimal melaksanakan tugas pemerintahan.

“Bila saya pahami, sebenarnya kebijakan ini tidak menitikberatkan pada penghapusan, tapi lebih kepada kenaikan tingkat status pegawai menjadi PNS dan PPPK. Tapi yang dicari itu lebih ke teknis, seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan beberapa lainnya," jelas Haris.

Pihaknya juga akan menyiapkan langkah strategis dengan menyertakan sejumlah honorer untuk mengikuti seleksi CASN dan PPPK.

Selain itu, memetakan kebutuhan di setiap kecamatan, agar keberadaan pemerintah sampai ke pulau-pulau. Kondisi hampir sama juga di Natuna, kabupaten yang terletak di samudera. (TRIBUNBATAM.id)

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved