Breaking News:

PUBLIC SERVICE

NPWP Sekarang Format Baru, Simak Cara Urus NPWP untuk Orang Pribadi

Ketentuan NPWP dengan menggunakan NIK mulai berlaku sejak 14 Juli 2022 untuk orang pribadi. Lalu bagaimana mengurusnya? Simak ulasannya.

Penulis: Aminudin | Editor: Rimna Sari Bangun
DIRJENPAJAK
NPWP memiliki format baru sejak 14 Juli 2022, untuk mengurus NPWP untuk orang pribadi bisa dilakukan di kantor pajak terdekat. Foto ilustrasi Michael Essien pegang kartu NPWP 

TRIBUNBATAM.id, BATAM -  Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mulai menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Kelak dengan itu, kartu NPWP yang selama ini dipegang pun akan berubah fungsi.

Lantas seperti apa nanti prosedur pengurusan NPWP dengan format Nomor Induk Kependudukan alias NIK tersebut?

Dilansir dari Instagram Pajak Pratama Batam, ketentuan NPWP dengan menggunakan NIK mulai berlaku sejak 14 Juli 2022 untuk orang pribadi.

Meski demikian, NPWP yang menggunakan 15 digit (NPWP selama ini) masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2023.

Nanti pada 1 Januari 2024 seluruh layanan yang membutuhkan NPWP akan menggunakan fotmat baru sistem 16 digit.

"NPWP 15 digit masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023, nanti 1 Januari 2024 seluruh layanan yang membutuhkan NPWP dengan menggunakan NPWP dengan format baru,"demikian pernyataan petugas Pajak Pratama Batam dikutip dari Instagram mereka.

Baca juga: WAJIB Tahu, Inilah 3 Format Baru NIK yang Berubah Jadi NPWP

Baca juga: Masih Ada Waktu, Begini Cara dan Syarat Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan di Kepri

Lantas bagaimana mengurus NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Simak tata caranya berikut ini;

1. Prosudur Pengurusan Orang Pribadi yang Tidak Menjalankan Usaha

  • Siapkan berkas foto kopi KTP atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.
  • Datang ke kantor Pajak Pratama
  • Isi formulir pengajuan NPWP
  • Minta petunjuk dari petugas KPP Pratama setempat mengenai prosedur selanjutnya

2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing
  • Siapkan berkas fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
  • Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Baca juga: Cara Menonaktifkan NPWP secara Online Tanpa Harus ke Kantor Pajak

Baca juga: Cara Praktis Bayar Pajak Motor di Alfamart, Mudah Cuma Bawa KTP dan STNK

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:

  • Fotokopi Kartu NPWP suami
  • Fotokopi Kartu Keluarga
  • Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

(Tribunbatam.id/ AMINUDDIN)

Sumber: Tribun Batam
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved