DPRD Batam Soroti Pemadaman Ekstrem Awal Tahun, Khawatir Tarif Listrik Naik

BATAM, TRIBUNBATAM.id - DPRD Batam menyoroti dampak pemadaman listrik ekstrem saat awal tahun.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Thomas Arihta Sembiring mengaku khawatir imbas dampak pemadaman listrik ekstrem saat awal tahun berpotensi pada kenaikan tarif listrik.

Selain DPRD Batam, anggota Komisi III DPRD Kepri masih menginvestigasi untuk mengetahui penyebab pemadaman listrik ekstrem saat awal tahun 2023 itu.

"Ada tiga faktor yang saya analisis. Kenaikan harga batu bara, lalu kenaikan harga BBM, dan demand yang telah berkurang," ujarnya kepada TribunBatam.id, Senin (9/1/2023).

Politisi PDIP tersebut takut, naiknya tarif listrik akan berdampak negatif bagi perekonomian yang saat ini sedang bangkit dari keterpurukan pandemi covid-19 dua tahun lalu.

Baca juga: bright PLN Batam Diminta Serius Tunaikan Kompensasi Pemadaman Listrik

Sehingga, Thomas pun meminta agar pemerintah dapat tegas dalam mengawal permasalahan listrik ke depannya.

Salah satu adalah dengan menjamin pasokan listrik ke warga dan ikut mengontrol tarif yang ada.

Di sisi lain, dia ikut mempertanyakan perihal kompensasi seperti apa yang akan diberikan bright PLN Batam terhadap kejadian black out awal tahun kemarin.

"Listrik kita itu dikelola swasta. Tentu mereka akan berbicara profit able [keuntungan]. Jadi, pemerintah harus melindungi masyarakat. Kenaikan tarif listrik akan berdampak signifikan ke ekonomi," pungkasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah sebelumnya mengungkap jika PLN menyanggupi pembayaran kompensasi atas pemadaman listrik di Batam yang terjadi awal tahun 2023 itu.

Baca juga: bright PLN Batam Hitung Kemungkinan Beri Kompensasi Imbas Pemadaman Listrik

Pemadaman listrik di Batam ekstrem ini terjadi pada Minggu (1/1/2023) terjadi hingga 12 jam.

Tidak berhenti di sana, pemadaman bergilir juga dilakukan selama masa perbaikan hingga Selasa (3/1/2022).

Politisi PPP ini juga meminta bright PLN Batam secara transpran menyampaikan bentuk dan besaran kompensasi yang akan diberikan satas pemadaman listrik ini.

Hal ini karena sudah diatur dalam Perda dan Pergub.

Dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP di lantai lima Gedung Graha Kepri, Batam Centre ia meminta PLN mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi kejadian ini terulang kembali.

Ada beberapa hal yang disampaikan, satu di antara melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelayanan kelistrikan.

Baca juga: Cegah Kebocoran, Anggota DPRD Batam Ini Usul Bayar Parkir Disatukan dengan Pajak

Irwansyah juga meminta PLN mengambil langkah konkret agar bisa beroperasi secara normal, dan komperensif, serta mencegah pemadaman total dan bergilir.

"Pemadaman ini juga mengganggu kepercayaan investor di Kepri," ujarnya.

Rapat dengar pendapat di Batam itu sebelumnya berlangsung tertutup.

Irwansyah menyebut jika rapat yang berlangsung tertutup itu membahas objek vital dan ada kesepakatan bersama. Ada hal-hal yang memang konsumsi internal dan eksternal.

"Ini juga demi menjaga investasi Batam. Sampai sekarang penyebabnya sedang di investigasi. Jadi rapat ini dilakukan secara tertutup," ujar Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah.

Baca juga: Warga Sei Nayon Bengkong Minta DPRD Batam Turun Tangan Sikapi Permasalahan Lahan

Sementara Dirut PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra membenarkan jika Gubernur Kepri sudah menugaskan PPNS untuk menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik di Batam itu.

Ia menyebut jika penyebab utama pemadaman listrik di Batam masih didalami.

Pihaknya juga sudah membentuk tim khusus untuk mempercepat proses untuk mengetahui penyebab padamnya listrik.

"Tim konsultan sudah bekerja. Jadi diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada jawaban pasti penyebab gangguan listrik. Rencananya bulan Februari nanti akan dipresentasikan hasil dari tim konsultan ini," katanya.(TribunBatam.id/Ichwan Nur Fadillah/Roma Uly Sianturi)