Gelora Kepri Sarankan KPU Siasati Aktivitas Petugas Pemilu agar Tak Makan Korban

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pandangan berbeda datang dari Partai Golkar terkait penghitungan dua panel yang sedang dibahas oleh KPU Pusat dan akan dituangkan dalam PKPU untuk pemilu 2024.

Dalam program Mata Lokal Corner (MLC) Tribun Batam, Kamis (25/5/2023), Bendahara I DPD Golkar Kepri Asmin Patros mengungkapkan metode yang dibahas oleh KPU pusat mengenai penghitungan suara, tentu sudah mempertimbangkan plus minusnya.

"Jadi sebagai peserta pemilu kita harus ikut aturan dari pelaksana," kata Asmin Patros.

Ia mengatakan kejadian pada pemilu 2019 adalah pelajaran yang sangat berharga dan tidak boleh terulang kembali.

"Namanya nyawa tidak bisa dinilai dari uang. Jadi metode penghitungan dua panel tersebut dan sudah dilakukan simulasi, mungkin harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan lagi," kata Asmin.

Ia melanjutkan, pada pelaksanaan pemilu yang capek bukan hanya pelaksana, tetapi juga peserta yakni partai politik. Namun selama ini jarang terekspose.

Baca juga: Metode Penghitungan Dua Panel Berpotensi Timbulkan Masalah Baru pada Pemilu 2024

"Kita semua capek. Jadi kita harapkan aturan atau metode yang akan dibuat benar-benar memiliki perhitungan yang matang dan tidak mengulang lagi kejadian tahun 2019," kata Asmin.

Ia juga mengharapkan kepada KPU agar memperhatikan betul TPS di setiap wilayah. Karena selama ini masih banyak TPS yang tempatnya masih jauh dari layak.

"Memang banyak juga yang bagus dan sangat layak. Jadi ini harus menjadi perhatian serius pelaksana," ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPW Gelora Kepri Agus Purwanto, mengatakan metode penghitungan suara dua panel sangat bagus, dan bisa meringankan beban pelaksana.

Namun hal tersebut bukan menjadi solusi untuk terhindar dari kejadian 2019 lalu.

"Kalau kita berkaca dari pemilu tahun 2014 dan pemilu 2019 dimana pelaksana hanya menghitung suara untuk empat tingkat, sudah kewalahan. Hanya sekarang ditambah satu tingkat lagi yakni eksekutif. Tentu ini pasti akan sangat menambah beban bagi pelaksana," kata Agus.

Agus menilai mungkin KPU harus menyiasati lebih dini rentetan masalah yang menimbulkan banyaknya korban jiwa.

Baca juga: Bawaslu Kepri Nilai Metode Penghitungan Dua Panel Bukan Solusi untuk Pemilu 2024

"Tadi sudah dijelaskan Bawaslu, tujuh hari sebelum pemungutan suara tenaga dan waktu pelaksana sudah dikuras habis," kata Agus.

Ia mengatakan mungkin hal tersebut harus disiasati. Contoh bimtek dilaksanakan jauh-jauh hari, pembagian surat suara dilaksanakan jauh-jauh hari.