Rapat DPRD Tanjungpinang Panas, Komisi III Bantah Setujui Pas Pelabuhan Naik

Menurut Ashadi, komisi III tidak pernah menyetujui dan tidak setuju terkait penyesuaian tarif pas masuk terminal.

Ketua DPRD Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni sebelumnya juga meminta penjelasan kepada GM Pelindo, Darwis terkait berita acara yang ditanda tangani oleh sejumlah anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang itu.

Pertanyaan tegas Ketua DPRDTanjungpinang itu pun langsung dijawab oleh GM Pelindo, Darwis.

Ia mengatakan, berdasarkan rapat internal pihak Pelindo, terkait kenaikan tarif pas pelabuhan tidak membutuhkan persetujuan dari pemerintah atau DPRD Tanjungpinang.

Baca juga: Beda Sikap Anggota DPRD Tanjungpinang Soal Kenaikan Tarif Pas Masuk Pelabuhan

Tidak hanya Ketua DPRD Tanjungpinang.

Terkait studi banding termasuk adanya tanda tangan sejumlah anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang mendapat respons dari Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Ismiyati.

Menurutnya, tanda tangan sejumlah anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang itu tidak bisa menjadi dasar termasuk mewakili pemerintah.

Ismiyati menyebut jika kehadiran mereka hanya pelengkap DPRD.

“Tidak bisa dijadikan acuan saat mereka dinas luar ke Makassar. Itu tidak bisa dijadikan dasar rencana kenaikan, yang berhak menyetujui Pemko Tanjungpinang,” tegasnya kepada Ismiyati kepada TribunBatam.id, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Alasan Pelindo Naikkan Tarif Pass Pelabuhan Tanjungpinang Berlaku Agustus 2023

Ismiyati mengaku rencana kenaikan tarif pass ini ia dopat melalui media sosial.

Ia merasa Pelindo mengambil keputusan secara sepihak terkait rencana kenaikan tarif pas masuk pelabuhan SBP Tanjungpinang.

“Secara fraksi kami menolak kenaikan itu karena melihat dari sisi ekonomi masyarakat kita belum pulih dari pandemi. Kemudian sarana Pelindo kan di Tanjungpinang belum memadai dibandingkan dengan Batam yang sudah bagus saja itu pass masuknya masih Rp 10 ribu,” ucapnya.(TRIBUNBATAM.id/Rahma Tika)